Arsip Kategori: Politik

SPIRITNESIA.COM, WAINGAPU – Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dari Fraksi PDI Perjuangan, Antonius Landi, menyatakan sikap tegas menolak wacana rasionalisasi atau pemberhentian sekitar 9.000 tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkup Pemerintah Provinsi NTT.

Pernyataan tersebut disampaikan Antonius di sela-sela kegiatan Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026 yang dirangkaikan dengan buka puasa bersama warga di Sekretariat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumba Timur, Kamis (12/3/2026).

Antonius menegaskan bahwa ribuan tenaga PPPK tersebut merupakan garda terdepan dalam pelayanan dasar di NTT. Menurutnya, mereka tidak boleh dipandang sekadar sebagai beban anggaran dalam neraca daerah.

“PDI Perjuangan secara ideologis membela wong cilik. Kita tidak boleh melihat 9.000 tenaga PPPK ini sebagai angka statistik semata. Mereka adalah tulang punggung pelayanan kesehatan, pendidikan, dan administrasi. Merasionalisasi mereka berarti melumpuhkan pelayanan publik kita sendiri,” ujar Antonius di hadapan ratusan warga yang hadir.

Wacana rasionalisasi ini mencuat menyusul pemberlakuan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Aturan tersebut mewajibkan pemerintah daerah membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD.

Sebagai anggota Komisi I DPRD NTT, Antonius mengakui aturan tersebut menjadi tantangan berat bagi fiskal daerah. Namun, ia menekankan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh dilakukan melalui pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

Untuk mengatasi persoalan ini, Antonius memaparkan tiga langkah strategis yang akan diperjuangkannya:

1. Desakan Afirmasi ke Pemerintah Pusat

DPRD dan Pemprov NTT didorong untuk segera bersurat kepada Kementerian Keuangan dan Kemendagri. Tujuannya guna meminta masa transisi atau kebijakan khusus bagi daerah dengan kapasitas fiskal rendah seperti NTT agar tidak dipaksa mengikuti standar belanja pegawai secara kaku.

2. Peningkatan PAD secara Kreatif

Pemerintah daerah dituntut lebih inovatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan PAD yang lebih besar, ruang fiskal akan meluas sehingga rasio belanja pegawai dapat ditekan tanpa harus mengurangi jumlah personel.

3. Rumah Aspirasi bagi PPPK

Antonius menegaskan bahwa Sekretariat DPC PDI Perjuangan Sumba Timur terbuka lebar sebagai “Rumah Aspirasi”. Para tenaga PPPK dipersilakan mengadukan kendala yang dihadapi untuk dicarikan solusi bersama di tingkat legislatif.

“Tugas kami adalah memastikan hukum dan anggaran hadir untuk melindungi rakyat, bukan menjadi ancaman bagi penghidupan mereka. Perjuangan untuk 9.000 PPPK ini akan terus kami kawal di meja sidang di Kupang,” pungkasnya.

Kegiatan reses yang berlangsung khidmat tersebut ditutup dengan dialog bersama dan buka puasa bersama warga sebagai bentuk kepedulian dan kedekatan legislator dengan konstituennya. (Tim)

SPIRITNESIA.COM, KUPANG – Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kupang secara resmi menolak eksepsi atau nota keberatan yang diajukan oleh terdakwa Mokris Imanuel Lay dalam perkara dugaan penelantaran istri dan anak. Putusan sela tersebut dibacakan dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Kupang, Kamis (26/2/2026).

Dengan ditolaknya eksepsi tersebut, majelis hakim menilai dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah memenuhi syarat formil. Perkara yang menjerat anggota DPRD Kota Kupang tersebut dipastikan berlanjut ke tahap pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian.

Merespons putusan hukum tersebut, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Hanura Kota Kupang langsung mengambil sikap organisasi yang tegas. Ketua DPC Hanura Kota Kupang, Indra Wahyudi Erwin Gah, menegaskan bahwa pihaknya akan segera mengusulkan penonaktifan Mokris Lay dari jabatannya di DPRD Kota Kupang.

“Karena perlawanan yang dilakukan Mokris Lay melalui kuasa hukumnya ditolak hakim, maka kami DPC Hanura Kota Kupang segera melakukan langkah tegas partai. Hari ini kami segera mengajukan nonaktif terhadap Mokris di lembaga DPRD Kota Kupang,” ujar Erwin saat ditemui usai persidangan.

Senada dengan hal tersebut, Sekretaris DPC Hanura Kota Kupang, Jeri Anthon Pingak, menjelaskan bahwa langkah ini diambil berdasarkan mekanisme internal dan aturan organisasi yang berlaku. Ia menekankan bahwa partai menghormati proses hukum yang berjalan di pengadilan.

“Proses yang dilakukan DPC Hanura Kota Kupang ini sesuai dengan ranah dan aturan organisasi masing-masing. Artinya lembaga berproses, organisasi berproses, dan pengadilan berproses. Kita lihat hasilnya yang mana, itu yang kita pakai,” jelas Jeri. (Melky)

SPIRITNESIA.COM, KUPANG – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kupang menampar keras lambannya pembangunan di wilayah perbatasan melalui diskusi publik bertajuk “Amfoang di Ujung Merah Putih: Perbaikan Infrastruktur atau DOB Kabupaten Amfoang?” pada Minggu (22/02/2026). Forum ini menjadi panggung gugatan atas nasib warga Amfoang yang dianggap masih terjebak dalam “penjara” isolasi di tengah klaim kemerdekaan Indonesia.

Ketua GMNI Cabang Kupang, Jacson Markus, dalam pernyataan resminya menegaskan bahwa kondisi Amfoang yang minim jalan, listrik, hingga sinyal telekomunikasi adalah potret nyata kegagalan negara dalam mendistribusikan keadilan.

Ia menilai Amfoang tidak boleh lagi hanya dipandang sebagai halaman belakang yang terlupakan.

“Amfoang adalah bagian sah NKRI, bukan wilayah pinggiran yang boleh diabaikan begitu saja. Negara tidak boleh hanya hadir di pusat kota; negara harus hadir sampai ke ujung Merah Putih!” tegas Jacson.

GMNI mendesak agar wacana DOB Kabupaten Amfoang segera dikaji secara akademik dan administratif. Hal ini bertujuan agar tuntutan pemekaran tidak sekadar menjadi komoditas politik musiman, melainkan solusi konkret bagi kemaslahatan rakyat.

Selain itu, DPRD Provinsi NTT dituntut memperketat pengawasan terhadap realisasi anggaran yang selama ini dianggap tidak menyentuh akar persoalan di Amfoang. GMNI juga berkomitmen akan terus mengawal isu ini melalui advokasi kebijakan dan konsolidasi massa hingga rakyat Amfoang mendapatkan pembangunan yang bermartabat.

“Diskusi ini adalah titik awal konsolidasi moral. Kami tidak akan berhenti sampai rakyat Amfoang benar-benar merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya melalui pembangunan yang adil,” pungkas Jacson.

Dalam diskusi tersebut menghadirkan panelis lintas sektor, mulai dari Ketua Ikatan Keluarga Amfoang, Gregorius Baitanu; Sekretaris Dinas PUPR NTT, Frederik Kiuk; Anggota Komisi IV DPRD NTT, Ana Waha Kolin; hingga akademisi Unwira, Don Ara Kian.

Perdebatan memuncak pada dua pilihan pahit: apakah pemerintah mampu memberikan roadmap percepatan infrastruktur yang nyata, atau membiarkan Amfoang memisahkan diri menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) sebagai solusi struktural atas ketimpangan. (Melky)

SPIRITNESIA.COM, KUPANG – Anggota DPR RI Fraksi NasDem, Viktor Bungtilu Laiskodat, menggelar aksi kemanusiaan dengan berbuka puasa bersama sekaligus membagikan sembako di Panti Asuhan Al Hikmah dan Panti Asuhan Al Attin, Kelurahan Nunbaun Sabu, Kota Kupang, Jumat (20/02/2026).

Kehadiran mantan Gubernur NTT ini disambut riuh penuh kegembiraan oleh anak-anak panti dan para orang tua. Meski sedang menjalankan ibadah puasa, antusiasme warga tetap tinggi, menciptakan suasana Ramadan yang hangat dan penuh kebersamaan.

Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut, Anggota DPRD Kota Kupang, Jabir Marola, serta sejumlah tokoh masyarakat setempat yang ikut meramaikan agenda sosial tersebut.

Dalam sambutannya, Viktor Laiskodat menekankan pentingnya menjaga nilai toleransi di Nusa Tenggara Timur. Ia menegaskan bahwa predikat NTT sebagai “Nusa Terindah Toleransi” harus terus dirawat melalui tindakan nyata, salah satunya dengan saling berbagi tanpa memandang perbedaan latar belakang.

“Anak-anak panti asuhan adalah harapan masa depan bangsa. Mereka perlu dirangkul dan diperhatikan secara bersama-sama,” ujar Viktor di hadapan para penghuni panti.

Sebagai wujud kepedulian, Viktor menyerahkan secara simbolis 150 paket sembako kepada anak-anak panti asuhan dan umat Muslim di sekitar lokasi. Raut wajah bahagia dan syukur terpancar dari para penerima manfaat yang merasakan langsung berkah Ramadan melalui aksi berbagi ini.

Sementara itu, Ketua DPD Partai NasDem Kota Kupang, Salmun Nubatonis, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Safari Ramadan Viktor Bungtilu Laiskodat selama berada di Kota Kupang.

Menurut Salmun, momen ini bukan sekadar seremonial, melainkan jembatan silaturahmi antara wakil rakyat dengan masyarakat. Ia juga mengingatkan bahwa kepedulian sosial adalah nilai utama dalam kehidupan berbangsa.

“Kami mengajak masyarakat untuk terus fokus beribadah dan memprioritaskan pendidikan. Hanya melalui pendidikan, kita dapat memutus rantai kemiskinan dan berkontribusi lebih besar bagi pembangunan daerah maupun negara,” pungkas Salmun. (Melki)

SPIRITNESIA.COM, KUPANG – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menggelar diskusi publik untuk membedah hasil survei kepuasan masyarakat terhadap satu tahun kepemimpinan Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena dan Wakil Gubernur Johanis Asadoma. Berdasarkan hasil survei Voxpol Center Research and Consulting, tingkat kepuasan masyarakat mencapai angka signifikan, yakni 80,5 persen.

Acara yang berlangsung di Aula El Tari Kupang pada Jumat (20/02/2026) ini dihadiri oleh sekitar 400 peserta. Mereka terdiri dari jajaran Muspida, pimpinan lembaga vertikal dan daerah, tokoh organisasi kemasyarakatan, LSM, hingga akademisi.

Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, menegaskan bahwa penunjukan Voxpol Center didasari oleh rekam jejak lembaga tersebut yang dikenal presisi dan akuntabel. Ia berharap hasil survei ini tidak hanya menjadi angka di atas kertas, tetapi menjadi bahan evaluasi yang objektif.

“Pemerintah akan terus berupaya mendorong dan mempercepat pembangunan demi kehidupan ekonomi masyarakat yang lebih baik, terutama dalam upaya menekan angka stunting dan kemiskinan ekstrem,” ujar Melki dalam sambutannya.

Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago, memaparkan bahwa mayoritas masyarakat memberikan apresiasi positif terhadap kebijakan yang dijalankan selama setahun terakhir. Meski demikian, sejumlah catatan kritis muncul dari para penanggap.

Pdt. Dr. Merry Kolimon menyoroti perlunya perhatian ekstra bagi kelompok rentan serta transparansi di sektor ekonomi dan sosial agar pembangunan terasa lebih inklusif. Senada dengan itu, Dr. Laurensius Petrus Sayrani menekankan pentingnya melihat realitas lapangan secara objektif di balik data survei yang ada.

Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda NTT, Prisilia Q. Parera, menjelaskan bahwa forum ini sengaja digelar sebagai wujud akuntabilitas. “Diskusi ini menjadi ruang untuk menghimpun masukan sebagai bahan evaluasi agar program ke depan lebih tepat sasaran,” pungkasnya.

SPIRITNESIA.COM, KUPANG – Panggung politik Nusa Tenggara Timur (NTT) memanas. Anggota DPRD Provinsi NTT dari Fraksi PDI-Perjuangan, Nelson Matara, melontarkan kritik pedas yang menelanjangi isi pidato Gubernur NTT, Laka Lena. Meski secara retoris disebut “luar biasa”, Nelson mencium aroma manipulasi data di balik narasi keberhasilan pemerintah.

Hal ini disampaikan Anggota DPRD Provinsi NTT dari Fraksi PDI-Perjuangan, Nelson Matara kepada awak media ini  ketika diwawancarai wartawan di Aula Gedung DPRD Provinsi NTT pada, Kamis, 20/02/2026.

Nelson secara frontal menuding Gubernur sengaja “main aman” dengan menyembunyikan data riil angka stunting di NTT. Baginya, pidato tersebut hanyalah bungkus cantik untuk menutupi kegagalan pemerintah dalam menangani gizi buruk yang masih mencekik rakyat.

“Pidato Gubernur sangat luar biasa, tapi data stunting itu Gubernur sembunyikan! Tidak menyampaikan itu. Padahal ini persoalan nyawa dan masa depan NTT,” tegas Nelson.

Klaim penurunan angka kemiskinan dalam pidato Gubernur juga dianggap Nelson sebagai lelucon yang tidak lucu. Ia mempertanyakan logika pemerintah: bagaimana mungkin kemiskinan diklaim turun sementara angka stunting tetap meroket?

“Ini tidak matching! Rakyat masih dalam kondisi rentan. Pemerintah jangan hanya jualan angka manis, jujurlah kepada masyarakat,” semprotnya.

Tak berhenti di situ, Nelson menyoroti kegagalan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menilai program-program nasional yang digembar-gemborkan pusat seperti tidak berbekas di wilayah NTT bagian timur.

“Artinya tidak nyambung! Kalau program nasional itu berjalan, harusnya dampaknya nyata, bukan cuma jadi teks pidato yang tidak dirasakan rakyat di pelosok,” sindirnya.

Sektor pertanian dan perikanan pun tak luput dari serangan. Meski Gubernur memamerkan kenaikan produksi, Nelson menyebut itu hanya sukses di atas kertas. Faktanya, daya beli petani dan nelayan NTT masih “tiarap”.

“Produksi naik buat apa kalau rakyat tetap tidak bisa beli apa-apa? Pendapatan mungkin naik tipis, tapi kalau daya beli macet, rakyat tetap miskin. Jangan membohongi diri sendiri!” tandas Nelson.

Di akhir pernyataannya, Nelson mendesak Gubernur Laka Lena untuk berhenti bersandiwara dengan data. Ia menuntut transparansi total terkait angka pengangguran dan dampak nyata program pemerintah. Bagi Nelson, rakyat NTT bukan penonton yang bisa terus-menerus disuapi laporan kinerja yang “dipercantik”. (Melky)