SPIRITNESIA.COM, KUPANG – Tenaga Ahli Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan RI, Simon Petrus Kamlasi (SPK), mendorong penguatan koordinasi dan percepatan operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). SPK menekankan pentingnya program ini dalam memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat lokal.
Pernyataan tersebut disampaikan SPK usai menjadi pemateri dalam Lokakarya Penguatan Program Pendidikan dan Gizi serta Koordinasi Rantai Pasok Pangan yang diselenggarakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) di Kupang, Jumat (10/04/2026).
Sebagai Tenaga Ahli bidang pengawasan, SPK memberikan gambaran mengenai kebijakan serta sosialisasi untuk mempercepat realisasi operasional MBG di wilayah NTT. Ia menegaskan bahwa kunci keberhasilan program ini terletak pada kolaborasi lintas sektor.
“Kita memberikan gambaran bagaimana kebijakan ini akan berjalan dengan berkolaborasi bersama Koperasi Merah Putih dan seluruh stakeholder di NTT untuk mendukung rantai pasok program MBG yang akan dibangun maupun yang sudah ada,” ujar SPK kepada awak media.
Lebih lanjut, SPK menjelaskan bahwa program MBG memiliki misi ganda: meningkatkan kualitas gizi sekaligus menggerakkan ekonomi kerakyatan. Ia mengingatkan agar perputaran anggaran program ini tetap berada di lingkup lokal dan tidak lari ke luar daerah (capital flight).
“Dampak ekonominya yang kita harapkan ke depan adalah peningkatan penghasilan petani, peternak, dan pelaku ekonomi lokal. Jangan sampai belanja telur, daging, atau bahan pangan masih dari Surabaya. Itu yang harus kita benahi,” tegasnya.
Dalam rantai pasok ini, SPK menilai Koperasi Merah Putih memiliki peran strategis sebagai bagian integral dari sistem operasional MBG di lapangan.
Berdasarkan hasil lokakarya, SPK memberikan sejumlah rekomendasi teknis, salah satunya adalah kemudahan pengurusan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk dapur-dapur MBG. Ia meminta agar birokrasi tidak berbelit-belit namun tetap menjaga standar kualitas dari BGN.
“Pengurusan sertifikat harus dipermudah secara mekanisme, sehingga semua dapur bisa mendapatkan sertifikat dengan cepat tanpa mengurangi standar yang sudah ditetapkan,” jelasnya.
Selain itu, ia mendorong agar organisasi BGN di tingkat daerah tidak bekerja sendiri-sendiri, melainkan harus menyatu dengan Pemerintah Daerah dalam hal pengawasan dan pengendalian program agar lebih efektif.
Menutup keterangannya, SPK mengingatkan para petani dan peternak di NTT untuk segera beradaptasi dengan standar kebutuhan program MBG. Kedisiplinan dalam kualitas, kuantitas, dan waktu distribusi menjadi kunci agar produk lokal dapat terserap maksimal.
“Sayur seperti apa yang dibutuhkan, jumlahnya berapa, waktu pengirimannya kapan, semuanya harus tepat jenis, tepat jumlah, dan tepat waktu,” pungkasnya. (Melki)
