SPIRITNESIA.COM, SOE – Ambisi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Timor Tengah Selatan (TTS) dalam menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) lewat sistem parkir elektronik (E-Parking) di Pasar Inpres Soe dituding sebagai langkah “buta mata”. Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) TTS mengecam keras kebijakan tersebut karena dianggap hanya nafsu menarik uang rakyat tanpa mempedulikan nasib pedagang yang hidup luntang-lantung di fasilitas kumuh.
Hal ini disampaikan Ketua DPC GMNI TTS, Bensanu Asbanu, dalam rilis resmi yang diterima media, Sabtu (18/4/2026). Ia menyebut digitalisasi ini hanyalah tameng untuk mengabaikan penderitaan nyata di pasar.
“Jangan hanya fokus menarik retribusi secara digital, sementara pedagang masih berjualan tanpa kios yang layak dan harus menghadapi panas serta hujan!” tegas Bensanu.
GMNI menelanjangi kontradiksi memuakkan antara kemewahan sistem digital dengan realita di lapangan. Faktanya, para pedagang sayur dan pelaku usaha kecil masih dipaksa “mengemis” ruang dagang di atas tanah, tanpa atap yang layak, di tengah aroma sampah yang menyengat.
Menurut Bensanu, persoalan sanitasi dan pengelolaan limbah di Pasar Inpres Soe dinilai sudah pada tahap kronis dan menjijikkan. Namun, alih-alih membereskan sampah, pemerintah justru lebih sigap memasang mesin parkir elektronik demi pundi-pundi uang.
“Pembenahan sistem parkir seharusnya berjalan seiring dengan pengelolaan kebersihan secara profesional. Bukan cuma mau duitnya tapi malas urus sampahnya!” lanjutnya.
Tak sekadar protes, GMNI TTS melayangkan ancaman serius melalui tuntutan-tuntutan maut bagi Pemkab TTS:
-Desak perbaikan segera kios pedagang sayur agar tidak lagi kumuh dan mirip kubangan.
-Dinas terkait diminta berhenti tidur dan segera bersihkan sampah yang menumpuk.
-Tuntut transparansi penuh agar hasil E-Parking diprioritaskan untuk infrastruktur pasar, bukan sekadar raib masuk kas daerah tanpa jejak.
Bensanu menegaskan bahwa GMNI tidak akan tinggal diam melihat ketidakadilan ini. Jika jeritan pedagang kecil ini terus dianggap angin lalu, mereka mengancam akan memobilisasi massa dan mengepung kantor pemerintah.
“Kami akan tetap berdiri bersama rakyat kecil dan memastikan suara mereka tidak diabaikan oleh para penguasa yang hanya peduli pada angka digital!” pungkasnya. (Melki)
