Oleh : Yakobus Madya Sui.
SPIRITNESIA.COM – Pentungan polisi pada dasarnya adalah alat yang digunakan untuk menindak pelaku kejahatan serta melindungi aparat saat menjalankan tugas. Namun dalam praktiknya, makna alat tersebut kerap berubah. Pentungan yang seharusnya menjadi perlindungan justru sering terlihat digunakan untuk memukul massa aksi dengan alasan membubarkan kerusuhan.
Secara normatif, demonstrasi adalah hak warga negara yang dilindungi oleh konstitusi. Di sisi lain, polisi juga memiliki hak dan kewajiban untuk menjaga keamanan serta melindungi diri dari potensi kekerasan. Idealnya, kedua hal ini berjalan seimbang: demokrasi terjaga, keamanan pun terlindungi.
Namun kenyataan di lapangan sering menunjukkan hal yang berbeda. Aksi yang membawa suara demokrasi justru kerap diperlakukan sebagai ancaman terhadap stabilitas kekuasaan. Dalam pandangan sebagian aparat, mahasiswa atau kelompok demonstran dianggap sebagai pihak yang mengganggu ketertiban, sehingga setiap aksi hampir selalu diasosiasikan dengan potensi anarkisme.
Pengalaman di berbagai daerah menunjukkan dinamika yang beragam. Dalam peristiwa demonstrasi di Sikka misalnya, ada aparat yang bersikap keras terhadap massa aksi, tetapi ada pula yang memahami dan membenarkan tuntutan demonstran. Ini menunjukkan bahwa tidak semua aparat memiliki cara pandang yang sama terhadap demonstrasi.
Sebagai seseorang yang kerap turun dan menyaksikan langsung aksi demonstrasi, berbagai insiden sering terjadi: bentrokan fisik, kerusakan pagar, hingga saling dorong antara aparat dan massa. Banyak konflik dipicu karena demonstran tidak diberi ruang untuk bertemu dengan pejabat yang menjadi tujuan tuntutan mereka. Ketika komunikasi tertutup, ketegangan mudah meningkat.
Ungkapan seperti “polisi tak punya otak” sering dilontarkan oleh mahasiswa saat emosi memuncak. Ungkapan ini tentu lahir dari kekecewaan dan kemarahan, bukan semata-mata karena ingin merendahkan profesi tersebut. Polisi sejatinya adalah aparat negara yang dilatih menggunakan kewenangan dan kekuatan untuk menjaga ketertiban. Pelatihan mereka bahkan dibiayai oleh negara, yang sumbernya juga berasal dari pajak rakyat.
Karena itu, ketika aparat justru terlihat melindungi kepentingan kelompok berkuasa atau para pemodal besar, muncul kekecewaan yang mendalam di tengah masyarakat. Demonstrasi yang seharusnya menjadi ruang penyampaian aspirasi malah berubah menjadi arena bentrokan antara rakyat dan aparat negara.
Sering kali, tindakan represif seperti memukul, menendang, atau menyiram demonstran dilakukan dengan alasan menjaga situasi tetap terkendali. Padahal, tidak jarang tindakan tersebut justru memancing reaksi balik dari massa aksi—seperti membakar ban atau mendorong barikade polisi. Ketika situasi memanas, tindakan aparat menggunakan pentungan kemudian dianggap sebagai langkah yang sah untuk meredam kerusuhan.
Di tengah situasi ini, muncul pertanyaan besar: apakah aparat benar-benar bertindak atas nama hukum dan negara, atau justru berada di bawah bayang-bayang kekuatan ekonomi dan politik yang lebih besar?
Banyak kritik menyebut bahwa oligarki—kelompok kecil yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik besar—sering kali memengaruhi arah kebijakan dan penegakan hukum.
Ketika kepentingan mereka lebih diutamakan daripada kepentingan rakyat, institusi negara pun dapat terseret dalam pusaran kekuasaan tersebut.
Padahal, tugas kepolisian sejatinya sejalan dengan cita-cita bangsa: mewujudkan masyarakat yang adil, aman, dan sejahtera. Polisi bukan musuh rakyat. Polisi adalah bagian dari rakyat itu sendiri.
Karena itu, yang perlu diperjuangkan bukanlah memusuhi polisi sebagai institusi, melainkan menyelamatkan institusi tersebut dari pengaruh kekuasaan yang menyimpang.
Menyelamatkan polisi dari tekanan oligarki berarti mengembalikan polisi kepada mandat konstitusionalnya: melindungi rakyat, menegakkan hukum secara adil, dan menjaga demokrasi tetap hidup.
Jika demokrasi ingin tetap berdiri tegak, maka polisi pun harus merdeka—bukan dari rakyat, tetapi dari kepentingan sempit yang menunggangi kekuasaan.
Selamatkan polisi dari oligarki. Lawan polisi penghianat negara.
