Oleh: Agustinus Tamelab
SPIRITNESIA.COM – Jika ingin melihat bagaimana makna kemerdekaan perlahan kehilangan arti di tingkat akar rumput, datanglah ke simpang RSU Pratama Boking. Dari titik itu, jalan menuju Desa Meusin dan Desa Baus bukan lagi sekadar rusak. Ia berubah menjadi ujian kesabaran, ketahanan, bahkan keselamatan warga.
Jalur yang seharusnya menjadi nadi kehidupan dua desa itu kini menyerupai lintasan offroad. Sepanjang lebih dari satu kilometer, jalan berubah menjadi kubangan lumpur tebal. Tanah liat bercampur air menggenang, licin, dan dalam. Ketika hujan turun, kondisinya kian parah. Ketika panas menyengat, lumpur mengering menjadi permukaan keras yang retak dan berdebu. Apa pun musimnya, jalan itu tetap menyulitkan.
Pada Minggu pertengahan Februari lalu, saya menyusuri ruas tersebut. Kondisinya memprihatinkan. Jalan utama yang mestinya menunjang mobilitas warga terlihat seperti aliran kali kecil yang dipenuhi lumpur setebal dua puluh hingga tiga puluh sentimeter. Kendaraan roda dua harus berjuang menjaga keseimbangan. Kendaraan roda empat lebih sering menyerah. Risiko kecelakaan mengintai setiap saat.
Ironisnya, jalan ini adalah akses vital. Ia bukan jalan kebun atau jalur alternatif. Ia penghubung utama dua desa dengan pusat pelayanan publik, termasuk fasilitas kesehatan. Namun yang terlihat justru pembiaran. Tidak tampak rabat beton, tidak ada lapisan penetrasi, apalagi hotmix. Yang ada hanyalah lumpur yang seolah menjadi takdir.
Warga Meusin dan Baus seperti dipaksa hidup dalam rutinitas panjang di atas kubangan. Tahun berganti, keluhan datang dan pergi, tetapi kondisi jalan tetap sama. Membayangkan jalan mulus di wilayah ini terasa seperti pungguk merindukan bulan, harapan yang terus dipelihara, namun tak kunjung nyata.
Seorang warga yang saya temui di lokasi berkata lirih, “Kami tidak punya pilihan. Kami harus tetap ke pasar untuk bertahan hidup.” Kalimat sederhana itu menyimpan beban besar. Setiap hari mereka mengangkut hasil bumi pisang, ubi, kelapa, pinang, sirih melewati medan yang bisa menjatuhkan kapan saja. Pergi dan pulang selalu disertai kecemasan: apakah sampai dengan selamat atau justru terperosok di tengah lumpur?
Biaya pun membengkak. Ongkos ojek menjadi mahal karena risiko tinggi. Kendaraan pick up sering tak sanggup menembus medan. Akibatnya, warga terpaksa berjalan kaki saat kembali dari pasar. Waktu habis di jalan, tenaga terkuras, hasil penjualan pun tak seberapa. Rantai ekonomi desa tersendat bukan karena kurangnya hasil bumi, melainkan karena infrastruktur yang dibiarkan memburuk.
“Kami sepertinya belum merdeka,” ujar warga lain dengan nada kecewa. Ucapan itu terasa seperti tamparan keras. Di saat pejabat duduk nyaman di ruang berpendingin udara, warga di dua desa ini berjibaku dengan lumpur setiap hari. Kontras yang menyakitkan.
Pertanyaannya sederhana: ke mana perhatian pemerintah daerah? Apakah harus menunggu korban jiwa lebih dulu baru ada tindakan? Dugaan bahwa pemerintah menunggu tragedi terdengar sinis, tetapi rasa frustrasi warga membuat pertanyaan itu tak terelakkan.
Padahal, daerah memiliki anggaran. Memang, isu efisiensi anggaran dari pemerintah pusat kerap dijadikan alasan. Dana desa disebut terpotong. Namun, apakah efisiensi harus selalu berujung pada pengorbanan desa terpencil? Apakah keselamatan warga bisa ditunda atas nama penyesuaian fiskal?
Tanggung jawab pembangunan infrastruktur bukan sekadar janji politik saat kampanye. Ia adalah amanat konstitusional. Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan memiliki kewenangan dan kewajiban memastikan akses dasar warga terpenuhi. Jalan adalah kebutuhan fundamental, bukan kemewahan.
Kondisi ini juga memperlihatkan jarak antara retorika dan realitas. Sila kelima Pancasila berbicara tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun bagi warga Meusin dan Baus, keadilan sosial terasa jauh. Mereka belum merasakan pemerataan pembangunan yang sering digaungkan dalam pidato resmi.
Kritik tajam pernah disampaikan oleh Rocky Gerung tentang pemimpin yang hanya “lalu lalang tubuh tanpa mata, hati, dan otak.” Ungkapan itu mungkin terdengar keras, tetapi dalam konteks jalan Meusin dan Baus, ia terasa relevan. Ketika penderitaan nyata di depan mata tak juga memantik empati dan tindakan, publik berhak bertanya, apakah nurani masih bekerja?
Masalah jalan ini bukan sekadar soal infrastruktur fisik. Ia menyangkut martabat. Ketika akses dasar dibiarkan rusak bertahun-tahun, pesan yang tersirat adalah ketidakpedulian. Seolah-olah warga desa bisa menunggu tanpa batas. Seolah-olah mereka tidak memiliki hak yang sama dengan warga di pusat kota.
Padahal, dampaknya berlapis. Anak-anak yang hendak ke sekolah harus ekstra hati-hati. Pasien yang membutuhkan pertolongan medis terancam terlambat sampai. Distribusi barang tersendat. Harga kebutuhan pokok bisa lebih mahal karena biaya angkut tinggi. Lingkaran ketertinggalan pun terus berputar.
Tidak adil jika warga desa terus diminta bersabar. Kesabaran ada batasnya. Pemerintah daerah semestinya hadir bukan hanya saat peresmian proyek, melainkan juga ketika rakyat menghadapi kesulitan nyata.
Kita tentu memahami bahwa anggaran terbatas dan kebutuhan banyak. Namun prioritas adalah soal keberpihakan. Jika akses utama dua desa rusak parah dan membahayakan keselamatan, bukankah itu layak menjadi prioritas utama?
Opini ini bukan sekadar keluhan. Ini adalah seruan agar pemerintah daerah turun langsung melihat kondisi di lapangan. Rasakan sendiri licinnya lumpur, beratnya langkah warga, dan ketegangan saat kendaraan hampir tergelincir. Empati sering lahir dari pengalaman langsung, bukan dari laporan di atas meja.
Warga Meusin dan Baus tidak menuntut kemewahan. Mereka hanya ingin jalan yang layak. Jalan yang bisa dilalui tanpa rasa takut. Jalan yang memungkinkan mereka bekerja, berdagang, bersekolah, dan berobat dengan aman.
Kemerdekaan bukan hanya upacara dan bendera. Ia harus hadir dalam bentuk nyata: akses yang adil, pelayanan yang setara, dan pembangunan yang merata. Jika jalan utama dua desa saja tak kunjung diperbaiki, maka wajar bila warga merasa kemerdekaan belum sepenuhnya mereka rasakan.
Sudah saatnya janji pembangunan diterjemahkan menjadi tindakan konkret. Jangan biarkan lumpur menjadi simbol abadi dari ketidakpedulian. Karena pada akhirnya, kualitas kepemimpinan diukur bukan dari pidato, melainkan dari sejauh mana ia mampu menjawab kebutuhan paling dasar rakyatnya. *
