Ketua GMNI Kupang: Corat-Coret Seragam Semi-Pornografi Lecehkan Perempuan, Perlu Pembinaan Khusus

SPIRITNESIA.COM, KUPANG – Pengumuman kelulusan tingkat SMA dan SMK di Nusa Tenggara Timur tahun 2026 menjadi sorotan publik. Euforia kelulusan di Kota Kupang justru dinilai melanggar norma kesopanan dan adat ketimuran akibat perilaku tidak etis sejumlah oknum siswa.

Pakaian seragam sekolah yang seharusnya menjadi simbol pendidikan dijadikan “kanvas” corat-coret yang menjurus pada konten semi-pornografi. Hal ini dianggap sebagai bentuk pelecehan terhadap kaum perempuan, di tengah perjuangan masyarakat melawan kekerasan seksual baik secara verbal maupun fisik.

Menanggapi fenomena tersebut, Ketua DPC GMNI Kupang, Jackson Markus, memberikan pernyataan tegas pada Rabu (6/5/2026).

“Fenomena ini menunjukkan perlunya evaluasi serius terhadap peran kepala sekolah, guru, dan orang tua. Orang tua adalah fondasi utama dalam mendidik karakter anak sejak dini, sementara guru mendampingi di sekolah,” ujar Jackson.

Mantan Ketua Senat Fakultas Hukum Universitas Artha Wacana Kupang itu meminta publik tidak menggeneralisasi seluruh sekolah di NTT. Menurutnya, tindakan tersebut merupakan cerminan tabiat individu, bukan kebijakan institusi atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT.

“Jangan jadikan sampel untuk mewakili semua sekolah di NTT, karena masih banyak siswa yang mensyukuri kelulusan dengan hal-hal positif. Namun, siswa yang memakai seragam tak etis tersebut perlu dicari dan dibina secara khusus,” tegasnya.

Jackson juga mendorong Kepala Dinas PK Provinsi NTT melakukan evaluasi khusus terhadap sekolah-sekolah yang siswanya terlibat dalam aksi tersebut. Ia meminta para kepala sekolah lebih menekankan pembinaan karakter daripada sekadar kecerdasan kognitif.

Di sisi lain, Jackson memberikan apresiasi terhadap terobosan Pemerintah Provinsi NTT melalui Peraturan Gubernur “Meja Belajar” (Melki-Jhoni Ajak Belajar) yang diluncurkan pada momentum Hardiknas, 2 Mei 2026 lalu.

Menurut Jackson, Pergub ini efektif untuk mengontrol jam belajar siswa sejak dini. Ia menilai aturan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kecerdasan intelektual, tetapi juga mengasah ‘behavioral intelligence’ atau kecerdasan berperilaku.

“Dengan kemampuan perilaku yang baik, anak-anak akan memiliki karakter yang benar dalam kehidupan sosial di mana pun mereka berada. Kami berharap kejadian seperti tahun ini tidak terulang lagi, dan pembinaan karakter menjadi tanggung jawab bersama, terutama dimulai dari lingkungan keluarga,” pungkasnya. (Melky)