Dugaan Perusakan Lingkungan di Ende, Mahasiswa Desak Pemerintah Cabut Izin Pengusaha Nakal
SPIRITNESIA.COM, KUPANG – Bau busuk dugaan perusakan lingkungan di Kecamatan Nangapenda, Kabupaten Ende, akhirnya memicu ledakan amarah dari kaum intelektual. Komisariat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) FISIP Undana secara terbuka melayangkan mosi tidak percaya terhadap pengawasan aktivitas Galian C yang dinilai kian liar dan mengancam hajat hidup orang banyak.
Hal ini disampaikan Ketua Komisariat GMNI FISIP Undana, Arman Sidi, kepada Media ini melalui rilisnya pada, Senin, 02/03/2026. Sekaligus mengecam keras pembiaran yang diduga dilakukan oleh otoritas terkait. Ia menegaskan bahwa kehadiran Galian C di Nangapenda bukan lagi sekadar aktivitas ekonomi, melainkan bom waktu ekologis yang siap menghancurkan ruang hidup masyarakat setempat.
“Kami tidak akan tinggal diam melihat tanah leluhur diacak-acak demi keuntungan segelintir cukong! Pemerintah harus hadir, jangan hanya jadi penonton saat rakyat resah,” tegas Arman.
GMNI FISIP Undana mendesak Pemerintah Daerah dan aparat penegak hukum untuk segera menghentikan total operasional galian tersebut dan melakukan audit investigatif terhadap izin operasi para pengusaha di sana. Arman mempertanyakan apakah regulasi lingkungan hanya menjadi macan kertas di hadapan para pemilik modal.
“Kami mendesak pemerintah: Hentikan aktivitas Galian C di Nangapenda sekarang juga! Tinjau ulang izinnya. Jika terbukti menabrak regulasi, cabut tanpa kompromi!” tulis Arman.
Sebagai organisasi motor kontrol sosial, GMNI FISIP Undana memastikan tidak akan membiarkan persoalan ini menguap begitu saja. Mereka berkomitmen mengawal kasus ini hingga tuntas. Arman memperingatkan pemerintah agar tidak meremehkan tuntutan mahasiswa.
“Ini adalah tanggung jawab moral kami. Ingat, kekayaan alam itu untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk merampok masa depan lingkungan.
Jika tuntutan ini dianggap angin lalu, jangan salahkan kami jika langkah perjuangan konstitusional yang lebih besar akan mengguncang stabilitas kebijakan mereka yang tidak berpihak pada rakyat!” pungkas Arman.
