Kategori
Berita Daerah Pariwisata

Kapolres Manggarai Barat, Pastikan Wisatawan Yang Akan Berkunjung ke Labuan Bajo Aman dan Nyaman

Spiritnesia.com, Labuan Bajo – Kepala Kepolisian Resor Manggarai Barat (Kapolres Mabar) AKBP Felli Hermanto, S.I.K., M. Si, memastikan situasi keamanan di Wilkum Polres Mabar tetap terjaga bagi semua tamu wisatawan yang berkunjung maupun masyarakat yang beraktifitas di Labuan Bajo.

Hal tersebut disampaikan oleh Kapolres Mabar. Pernyataan Kapolres Mabar tersebut tidak terlepas dari adanya rencana aksi boikot semua jenis pelayanan wisata yang akan dilakukan para pelaku pariwisata di Labuan Bajo terhitung tanggal 1 Agustus hingga 31 Agustus 2022.

Kapolres Mabar mengatakan, Polri akan selalu berada di garda terdepan untuk menjaga Keamanan dan ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) yang dinamis, kepada semua masyarakat yang ada di Labuan Bajo

“Keselamatan Rakyat adalah Hukum Tertinggi, Tidak ada yang coba-coba untuk mengintimidasi maupun mengintervensi Kamtibmas di Manggarai Barat.

Untuk itu, Tidak ada toleransi bagi para pelaku gangguan kamtibmas di Wilayah Hukum Polres Mabar,” egas AKBP Felli.

Kapolres juga meminta kepada seluruh masyarakat Kabupaten Mabar untuk tetap tenang dalam melaksanakan aktifitas.

“Jika ada kelompok ataupun oknum yang dengan sengaja atau tidak untuk melakukan intimidasi yang menimbulkan gangguan kamtibmas, agar segera melaporkan ke Call Center 110 Polres Manggarai Barat,” pintanya

Hal serupa juga disampaikan oleh Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi, saat melakukan jumpa pers di kediamannya, Sabtu (30/7/2022) mengatakan, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menghormati dan menjamin kebebasan berpendapat di muka umum yang disampaikan oleh masyarakat.

Namun Bupati Edi menyampaikan bahwa Pemerintah akan mengambil tindakan tegas terhadap segala jenis tindakan yang bertentangan dengan peraturan yang ada yang menjadi bagian dari aksi boikot yang menimbulkan ketidaknyamanan bagi para wisatawan yang berkunjung ke Labuan Bajo.

“Kami akan melakukan tindakan tegas apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan melanggar hukum baik rencana anarkis, boikot untuk kepentingan umum apalagi melakukan tindakan hukum yang nyata,” ujar Bupati Edi.

Bupati Mabar memastikan bahwa Labuan Bajo, aman untuk dikunjungi dan menjamin keamanan serta kenyamanan wisatawan saat berwisata di Labuan Bajo.

“Manggarai Barat ramah, aman dan nyaman untuk dikunjungi dan kami menjamin keamanan seluruh wisatawan, masyarakat yang berada di Labuan Bajo dan yang akan berkunjung ke Labuan Bajo, menginap di hotel maupun yang berlayar di objek wisata termasuk menjamin keamanan di lokasi objek wisata,” tegasnya. (HUMAS/SLAMET NAGO)

Kategori
Berita Daerah

Sosok Jeriko Dimata Pedagang Pasar Oeba Dikenal Sebagai Pelayan Bagi Yang Terpinggirkan 

Spiritnesia com, Kupang – Setelah dilantik pada tahun 2017 sebagai Walikota Kupang, Dr. Jefri Riwu Kore, MM., MH., (Jeriko) memulai gebrakannya dengan menata taman kumuh dan memperbaiki rumah tidak layak huni di Kota Kupang.

 

Karena gebrakannya, hingga penghujung pengabdiannya sebagai Walikota Kupang, sosok Jeriko begitu populer sebagai pemimpin sederhana yang memulai gerak langkahnya dengan menaruh perhatian khusus kepada masyarakat kecil yang selama ini terabaikan dari sentuhan pemerintah, seperti program bedah rumah.

 

Seperti yang disampaikan pedagang di Pasar Oeba pada saat Relawan Teman Jeriko menyambangi pasar tersebut, pada Kamis (21/7), ketika Relawan Teman Jeriko tiba di lapak jualan, tiba-tiba seorang ibu dengan spontan berkata ” ini Jeriko yang bedah rumah orang susah kan” ucap sosok ibu yang kemudian diketahui bernama Dian itu.

 

Dian yang juga sedang menjajal bawang merah jualannya menyampaikan rasa syukur untuk kepemimpinan Jeriko di Kota Kupang, “Jeriko sangat bagus, terutama perhatian untuk rakyat kecil dan orang susah, contohnya bantuan bedah rumah. Kami akan dukung Bapak Jeriko untuk maju lagi periode ke dua,” ujar Dian sambil menyodorkan dukungan KTP nya kepada Relawan Teman Jeriko.

 

Sementara itu To’o Markus yang juga penjual daging di Pasar Oeba menyatakan dukungannya dengan menyerahkan KTP untuk Jefri Riwu Kore, “Jeriko itu, dimana saja ia duduk dan berdiri sama-sama dengan masyarakat, karena memang dia dari keluarga yang memang hidupnya susah,” ujar Markus yang mengaku mengenal Jeriko sebelum jadi Walikota.

 

Dari kalimat sederhana ini, Ketua Relawan Teman Jeriko, Yan Piter Lilo menyimpulkan bahwa Jeriko dimata pedagang-pedagang kecil, di lapak-lapak jualan nama Jeriko begitu populer disebut sebagai pemimpin sekaligus pelayan bagi kaum-kaum yang terpinggirkan.

 

Oleh sebab itu menurut Yan, aksi Relawan Teman Jeriko di lapak-lapak jualan, menyasar pedagang-pedagang kecil di pasar-pasar sekedar membangkitkan memori warga Kota Kupang tentang sosok Jeriko yang begitu populer dengan gaya memimpin yang sederhana.

 

Kegiatan relawan di Pasar Oeba yakni membagikan brosur bertuliskan 100.000 KTP untuk Jefri Riwu Kore lanjutkan pembangunan di Kota Kupang, Kegiatan yang dipimpin langsung Ketua Relawan Teman Jeriko, Yan Piter Lilo tersebut berlangsung selama dua jam, dari pukul 08:00-10:00 wita.

 

Pedagang dan pengunjung Pasar Oeba menyambut kehadiran Teman Jeriko dengan menyerahkan langsung dukungan KTP untuk mendukung Dr. Jefri Riwu Kore agar maju kembali sebagai Calon Walikota Kupang tahun 2024, mereka tampak berkerumun meminta brosur sekaligus menyerahkan KTP untuk Jeriko selain itu, pengunjung Pasar Oeba yang tidak membawa KTP ke Pasar menanyakan prosedur mengirimkan KTP dari keluarga mereka

 

Dalam kesempatan tersebut, Teman Jeriko membagikan 400 brosur kepada pedagang dan pengunjung Pasar Oeba, Teman Jeriko juga berhasil mengumpulkan KTP yang diberikan langsung oleh pedagang dan pengunjung Pasar Oeba. (**)

Kategori
Berita Daerah Hiburan Olahraga Perempuan dan Anak

Camat Insana Hadir Dalam Memperingati HUT Desa Tapenpah yang ke 53

Spiritnesia.Com, Kefamenanu – Camat Insana, Alexander Tabesi, turut hadir dalam meriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) Desa Tapenpah yang Ke 53 pada tanggal 15 Mei 2022.

Demikian panataun langsung Media ini pada saat berjalannya Acra HUT yang di selenggarakan di Desa Tapenpah, Kecamatan Insana, Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Minggu, 15/05/2022.

“Tomy Sikone selaku Kades Tapenpah saat ditemui media Spritnesia.Com menjelaskan bahwa sebenarnya kegiatan perlombaan memperingati HUT Desa Tapenpah ke 53 ini pada Tanggal 07/05/2022, namun karena ada kesibukan lain di Desa, Kecamatan dan Kabupaten sehingga kita baru rayakan pada Minggu, 15/05/2022,” jelas Sikone.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa Tahun 2022 karena kondisi yang sudah membaik dari Wabah Covit-19, maka ini menjadi momentum untuk kita mulai bangkit dan membangun desa bersama-sama.

“Membangun desa bersama-sama bukan berarti kita membangun hanya dalam kantor desa dan halamannya,tapi kita harus membangun seluruh desa Tapenpah,” ujarnya.

Menurutnya meskipun kita masih dalam kondisi pandemi kita harus bangkit dan membangun desa kita bersama.

Makna terpenting dari acara ini adalah bagaimana kita mampu melakukan introspeksi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa selama ini, tuturnya.

Saya juga berharap agar dari acara ini dapat menjadi motivasi, untuk memperbaiki pola pikir dan sikap kita dimasa yang akan datang, dengan dilandasi semangat untuk membangun desa Tapenpah yang lebih baik dan maju.

Mari kita tumbuhkan semangat gotong royong sebagai ciri khas desa, dan semangat kebersamaan dan kekeluargaan.

Tak ketinggalan Tomy sikone menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada para pendahulunya yang sudah membangun desa Tapenpah.

Berbagai kegiatan yang diperlombakan antara lain, pertandingan futsal putera/Puteri bagi anak-anak sekolah dasar, pertandingan futsal bagi remaja dan futsal bagi orang dewasa antar Rukun Warga (RW), Bola Voly Remaja Putera/Puteri dan Sepak bola remaja dilapangan umum milik desa Tapenpah.

Lanjutnya ada kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan yakni lomba masak,masakan non beras.( Lokal )dan ditutup dengan festival budaya. (Charles Usfunan/SN)

Kategori
Berita Nasional

Puan Ceritakan Berkah Puasa yang Meyelamatkan Bung Karno dari Upaya Pembunuhan

Spiritnesia.Com, JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menceritakan berkah dari ibadah puasa ramadhan yang menyelamatkan kakeknya Soekarno dari upaya pembunuhan.

Puan mengatakan, Bung Karno memang berulangkali mendapatkan ancaman pembunuhan selama masa pengabdiannya.

“Tapi, alhamdulillah Allah SWT berkehendak lain sehingga upaya-upaya itu selalu gagal,” kata Puan, Sabtu (16/4/2022).

Diantara upaya pembunuhan terhadap Bung Karno terjadi di Bulan Ramadhan tahun 1379 Hijriyah, atau bertepatan dengan tanggal 9 Maret 1960. Saat itu memasuki puasa hari ke-11.

Ceritanya, saat itu Presiden Soekarno sedang memimpin sidang Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

“Pada siang itu, terjadi bombardir tembakan ke arah Istana, atau tepatnya di ruang makan,” ujar Puan.

Teror yang dilancarkan oleh seorang pilot Angkatan Udara Daniel Alexander Maukar di ruang makan istana itu dialamatkan untuk membunuh Bung Karno yang dikiranya sedang santap siang.

Padahal, Bung Karno sedang puasa sehingga tidak berada di ruang makan.

“Sehingga upaya pembunuhan itu hanya meninggalkan bekas lubang di dinding ruang makan istana,” kisah Puan.

Atas perbuatannya, Daniel yang kemudian terancam hukuman mati di pengadilan militer menerima pengampunan dari Presiden Soekarno sehingga hanya menjalani hukuman kurungan selama 8 tahun.

“Itulah salah satu berkah puasa, berkah yang dikaruniakan Tuhan YME di bulan suci Ramadhan, yang dirasakan Bung Karno sehingga selamat dari upaya pembunuhan,” kata Puan.

Puan pun mengajak seluruh umat muslim untuk menjalani Bulan Ramadhan yang mulia dan penuh keberkahan ini dengan aktivitas positif, produktif, untuk menyongsong masa depan Indonesia lebih baik. (**)

Kategori
Berita Daerah

Pokja Proyek RSUP Ponu Katakan Tidak Ada Peserta Tender Konsultan Perencanaan Yang Lulus

Spiritnesia.Com, KEFAMENANU – Semua peserta tender Konsultan Perencanaan proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Pratama (RSUP) di desa Ponu Kecamatan Biboki Anleu Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) senilai Rp 1 Milyar, tidak memenuhi seluruh persyaratan tender, sehingga dilakukan tender ulang. Tidak ada pembatalan hasil tender, apalagi karena alasan ada ‘jagoan’ perusahaan yang difavoritkan Kelompok Kerja (Pokja).

Demikian disampaikan Ketua Pokja tender Konsultan Perencanaan RSUP Biboki Anleu Kefamenanu, Anton Abatan melalui sambungan telepon selulernya pada Sabtu (26/03/2022), mengklarifikasi pemberitaan media tentang dugaan adanya Konsultan Jagoan milik Pokja di proyek RSUP tersebut.

“Bukan dibatalkan, memang tidak ada (peserta tender, red) yang masuk (lulus atau penuhi persyaratan tender, red). Setelah dievaluasi tidak ada yang masuk,” tegasnya.

Menurutnya, secara administrasi, tidak ada satu pun dari 22 (dua puluh dua) peserta tender yang lulus.

“Rata-rata terkait peralatannya dengan apa yang diminta (disyaratkan) di KAK (PPK) itu tidak ada yang memenuhi syarat, karena ada kerangka acuan kerja PPK. Jadi, tidak ada yang masuk (lulus),” ungkapnya.

Dugaan bahwa Pokja memiliki Konsultan Favorit menurut Anton Abatan tidak benar. “Kita juga kerja harus jaga diri to. Kita kerja berdasarkan acuan to. Banyak media katakan ada 1 (satu) peserta tender (perusahaan) yang lolos (lulus). Dorang data darimana? Itu tidak benar. Sama sekali tidak benar itu,” tegasnya lagi.

Anton Abatan mengakui, saat ini pihaknya sedang melakukan upaya tender ulang Konsultan Pengawas. “Memang dasarnya tidak ada peserta yang masuk ya mau bagaimana. Kita tidak ulur waktu, ukur waktu bagaimana, ini program pak Bupati (David Djuandi, red) toto, begitu, karena kita harus dukung programnya bupati,” tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya (22/03), Tender Ulang Konsultan Perencanaan proyek pembangunan Rumah Sakit Umum Pratama (RSUP) di desa Ponu Kecamatan Biboki Anleu Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) senilai Rp 1 Milyar, diduga karena Pokja punya jagoan alias favorit perusahaan yang sedang diupayakan untuk menangi tender tersebut. Padahal, telah ada 1 (satu) dari 22 (dua puluh dua) perusahaan peserta tender yang dinyatakan memenuhi syarat (qualified), namun dibatalkan Pokja dengan alasan hanya ada perusahaan pemenang tender dan itu berasal dari luar NTT.

Demikian disampaikan Ketua Lembaga Anti Kekerasan Masyarakat Sipil (Lakmas) Cendana Wangi (CW), Viktor Manbait dalam rilis tertulis yang diterima tim media ini pada Selasa (22/03/2022), menanggapi pengumuman lelang proyek RSUP Ponu pada LPSE Kabupaten TTU.

“Hanya ada dua kemungkinan mengapa hanya satu peserta yang lolos tender. Pertama, syarat kepesertaan tidak diumumkan secara lengkap oleh Pokja. Dan kedua, ada dugaan KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) yang terjadi dimana Pokja sudah punya jagoannya (Konsultan Perencanaan favorit, red) sendiri,” tulisnya.

Menurut Viktor Manbait, sesuai perencanaan proyek tersebut, seharusnya saat ini sudah memasuki tahapan masa sanggah dan pemberian penjelasan Pokja atas hasil tender, tetapi terhambat gara-gara pembatalan oleh Pokja. Dan hal ini menghambat proses dimulainya dan berakhir tepat waktu proyek pembangunan RSUP tersebut.

“Padahal, berdasarkan peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang pedoman pelaksana pengadaan barang / jasa pemerintah melalui penyedia, batalnya tender tidak dilihat dari banyaknya peserta tender yang lolos kualifikasi, sehingga karena satu saja peserta tender yang lolos kualifikasi maka tendernya di batalkan,” jelasnya.

Tender/seleksi, lanjut Viktor Manbait, dikatakan gagal hanya apabila; a)terdapat kesalahan dalam proses evaluasi; b)tidak ada peserta yang memasukan dokumen penawaran setelah ada waktu pemberian perpanjangan; c)tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran; d)ditemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan.

“Ajaib memang perusahaan yang mengikuti tender sebanyak itu, hanya satu perusahaan saja yang memenuhi syarat sehingga harus ditender ulang,” kritiknya.

Menurutnya, dengan tertundanya  proses tender, tentunya akan memakan  waktu untuk pelaksanaan proyek, karena tender konsultan perencanaan  akan mundur hingga akhir April 2022. Artinya, proses perencaan baru akan selesai di bulan Mei, sehingga proses tender proyeknya sendiri akan dapat diundur ke bulan Juni.

“Dan pelaksanaan proyek besarnya baru akan dimulai  bulan Juli yang dengan begitu sudah pasti nanti proyeknya akan lambat untuk dikerjakan sampai dengan di 31 Desember 2022, yang ujung-ujungnya harus dilakukan addendum.

Hal hal seperti ini, kata Manbait, yang selama ini dikuatitkan terjadi, dan seharusnya tidak perlu terulang lagi. “Kurang transparannya Pokja dalam bekerja  diduga karena ada persaingan usaha yang tidak sehat. Juga diduga karena Pokjanya ikut bermain kepentingan didalamnya,.

Menurut Viktor Manbait, ada jangka waktu proses lelang sekitar 30  hari kalender kerja, untuk 21 tahapan proses lelang hingga penandatangan kontrak kerja. (pengumuman pra-kualifikasi, download dokumen kualufikasi, penjelasan dokumen prakualufikasi, kirim persyaratan prakualufikasi, evaluasi dokumen prakualufikasi, pembuktian kualifikasi, penetapan hasil kualifikasi, pengumuman hasil kualifikasi, masa sanggahan prakualufikasi, download dokumen pemilihan, pemberian penjelasan, upload dokumen penawaran, pembukaan dan evaluasi penawaran, pengumuman hasil evaluasi adminstrasi dan teknis, pembukaan dan evaluasi penawaran-penawaran harga, penetapan pemenang, pengumuman pemenang, masa sanggah, klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya, surat penunjukan penyedia barang dan jasa, penandatanganan kontrak).

“Untuk diketahui, tahun 2022 ini, Kabupaten TTU melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmatif pemerintah Pusat mendapat gelontoran dana hampir Rp 50 Milyar untuk pembanguan RSUP di Kabupaten TTU,” bebernya.

Ketua Pokja proyek pembangunan RSUP Ponu TTU, Anton Abatan yang dikonfirmasi tim media ini via pesan WhatsApp/WA pada Selasa (22/03) terkait hal tersebut tidak menjawab alias diam seribu bahasa walau telah melihat dan membaca pesan WA wartawan. (SN.AT /tim)

Kategori
Berita Daerah

Charles P. Bakker : Ada Oknum yang Mengatasnamakan Bupati Perlu di Lawan

Spiritnesi.Com, Kefamenanu – Ketua Aliansi Rakyat Anti Koropsi   (ARAKSI) Timor Tengah Utara (TTU) Charles P. Bakker, memintah dengan tegas kepada para Kepala Dinas, Kepela Bidang Kepala Puskesmas agar tidak takut kepada oknum-oknum yang sering masuk keluar dinas mengatasnamakan Bupati untuk menekan guna mendapatkan proyek.

Hal ini disampaikan kepada media Spiritnesia.com, di sekretariat Araksi Timor Tengah Utara, jalan jambuh kelurahan Aplasi kecamatan kota Kefamenanu, Jumaat,25/03/2022

“Charly Bakker sangat menyesali tindakan-tindakan dari oknum-oknum alias bupati- bupati kecil yang sering masuk keluar dinas-dinas dan menekan untuk mendapatin proyek. Tentunya hal ini dapat merusak nama Bupati Drs. Juandi David dan Wakil Bupati Drs. Eusebius Binsasi.”

Dengan tegas Bakker mengingatkan Bupati di kabupaten Timor tengah Utara hanya ada satu yakni Bupati terpilih Drs .Juandi David, sehingga tidak boleh ada yang datang mengatasnamakan Bupati, tegas ketua Araksi TTU.

“Menururnya, di Kabupaten Timor Tengah Utara, juga hanya ada satu wakil Bupati yakni Drs. Eusebius Binsasi, tidak ada lagi wakil-wakil lain.”

Hal ini harus disampaikan agar para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kepala bidang, Kepala Puskesmas agar dapat bekerja sesuai porsinya dan tidak terganggu akibat dari tekanan  oknum-oknum tersebut.

“Lanjut Bakker, selama ini dari pihak ARAKSI telah mendapat keluhan bahwa, OPD, Kepala Bidang dan kepala Puskesmas sering didatangi oleh orang-orang yang mengaku tim sukses,mereka memintah kepada kami agar amankan proyek tertentu, kalau tidak mereka akan laporkan kepada bupati,” ungkap Charly.

Hal ini tentunya membuat para kepala Dinas kepala Bidalang, kepala Puskesmas merasa terganggu dengan ulah para oknum yang mengatasnamakan Bupati.

Lanjutnya kepala Dinas, kepala Bidang, kepala puskesmas agar bekerja secara profesional jangan takut kepada para oknum tersebut.
(SN/Charles Usfunan)

Kategori
Berita Daerah

BKH Diminta Klarifikasi Keanggotaan HT di Demokrat dan Dugaan Melindungi Orang Yang Tersangkut Masalah Hukum

Spiritnesia.Com, JAKARTA – Pegiat anti korupsi yang tergabung dalam Gerakan Republik Anti Korupsi (GRAK), dan Forum Pemuda Penggerak Perdamaian dan Keadilan (FORMADDA) NTT meminta dan mendesak Anggota DPR RI Komisi III Fraksi Partai Demokrat, Beny Kabur Harman (BKH) untuk mengklarifikasi mengenai beredarnya foto Kartu Tanda ke-Anggotaan (KTA) Partai Demokrat atas nama Hironimus Taolin (Direktur PT. Sari Karya Murni) yang tersandung kasus OTT (Operasi Tangkap Tangan) dugaan suap Jaksa Kundrat Mantolas, S.H., MH Desember 2022 lalu.

Permintaan itu disampaikan Ketua GRAK, Yohanes Hegon Kelen Kejati dalam rilis tertulis kepada media ini pada Rabu (23/03/2022).

“Ada foto yang beredar dan diduga foto tersebut adalah Foto Kartu Tanda Anggota Partai Demokrat atas nama Hironimus Taolin. Pada foto tersebut tertulis dicetak pada tanggal 18 Januari 2022 (sehari setelah Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kejaksaan Agung yaitu 17/1/2022, red). Bagi saya ini hal ini menarik untuk diperhatikan dan ditelisik lebih jauh. Dan kami mendesak Bapak BKH untuk memberi klarifikasi secara sah dan meyakinkan terkait foto yang beredar tersebut. Hal ini Karena dalam Rapat Kerja tersebut BKH sendiri mengatakan bahwa Dirinya memanggil Hironimus Taolin datang ke Jakarta untuk mengikuti Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kejaksaan Agung. Dalam rapat tersebut juga, BKH menyatakan bahwa Hironimus Taolin adalah korban”, tulisnya.

Menurut Yohanes Hegon Kelen Kedati, dengan beredarnya KTA atas nama kontraktor PT. SKM tersebut, publik dapat menilai dan menduga pernyataan BKH dalam Rapat kerja Komisi III dengan Kejaksaan Agung pada 17 Januari 2022 lalu, tidak saja dalam posisi melindungi Hieronimus Taolin sebagai korban pemerasan oknum Jaksa Kundrat Mantolas, tetapi lebih dari itu melindungi anggota partainya dari jeratan hukum, mengingat Hironimus Taolin juga tersandung masalah dugaan korupsi akibat monopoli sejumlah proyek di NTT.

“Pertanyaan kami adalah sampai kapan Hieronimus Taolin dilindungi sebagai korban dan/atau pun saksi atas dugaan kasus pemerasan oleh Kundrat Mantolas kalau kasus pemerasan ini pun tidak diproses pidana? Kasus dugaan pemerasan ini harus diproses pidana dan dikawal sampai putusannya ingkrah di pengadilan, karena tidak tertutup kemungkinan bahwa bisa jadi ada indikasi dugaan penyuapan dan ini harus clear”, ungkap Hegon

Menurut Hegon Kelen Kedati, meskipun Hironimus Taolin dilindungi sebagai korban dan/atau pun saksi pada dugaan kasus pemerasan yang dilakukan Kundrat Mantolas, namun itu tidak berarti serta merta membuat Hironimus kebal hukum. Semua warga negara sama di mata hukum.

“Oleh karena itu, penyidikan Kasus dugaan proyek mangkrak pengerjaan jalan Kapan-Nenas dengan dana TA 2020 dan ruas jalan Kefa Eban TA 2020 yang diduga ada keterlibatan Hieronimus Taolin tetap harus berjalan,” tegasnya.

Untuk diketahui, katanya, terkait kasus dugaan kasus proyek mangkrak pengerjaan jalan Kapan-Nenas dengan dana TA 2020, Hironimus Taolin tercatat sudah 3 kali mangkir dari panggilan Kejaksaan Tinggi NTT.

“Ada kesan dan dugaan bahwa Hironimus Taolin secara psikologis merasa dilindungi oleh Pak Beny K. Harman sehingga tidak patuh pada panggilan Kejaksaan Tinggi NTT. Lalu beredarnya foto yang diduga KTA partai Demokrat atas nama Hieronimus Taolin ini memperkuat kesan dan dugaan ini. Oleh karena itu, pegiat anti korupsi meminta dan mendesak Pak Beny untuk memberi klarifikasi, apakah benar Partai Demokrat mengeluarkan KTA atas nama Hieronimus Taolin atau tidak?” desaknya.

Kalau tidak terbukti benar, lanjut Hegon Kelen, maka aparat penegak hukum harus mencari siapa aktor intelektual dibalik pemalsuan KTA Partai Demokrat atas nama Hironimus Taolin. Hal ini penting agar tidak ada kesan, penilaian dan/atau dugaan bahwa BKh ‘melindungi’ Hironimus Taolin dari senumlah kasus dugaan korupsi sebagaimana tersebut.

“Klarifikasi ini kami anggap penting agar reputasi dan kredibilitas Pak Beny (BKH) di mata masyarakat NTT, khususnya masyakat di daerah Timor Indonesia tetap positip dan baik,” ungkapnya.

Berikut, kata Hegon Kelen Kedati, mendorong Kejaksaan Agung untuk segera memproses pidana dugaan kasus pemerasan yang dilakukan oleh Jaksa Kundrat Mantolas dan mengawal proses ini sampai putusan ingkrah di pengadilan agar jelas batas waktu perlindungan terhadap Hironimus Taolin ini sebagai korban dan/ataupun saksi.

“Memberi dukungan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi NTT, Hutama Wisnu, S.H.,MH untuk mengungkap Aktor intelektual dibalik dugaan kasus korupsi di NTT, termasuk dalam hal ini adalah dugaan kasus proyek mangkrak pengerjaan jalan Kapan-Nenas yang di duga ada keterlibatan Hironimus Taolin,” imbuhnya.

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Demokrat, BKH yang dikonfirmasi tim media ini via pesan WhatsApp/WA pada Rabu (23/03) pukul 06.45 Wita dan pukul 08.51 dan 08.52 Wita, tidak menjawab walau telah melihat dan membaca pesan WA wartawan. (AT.SN /tim)