Spiritnesia.com, Kupang – Keluarga Besar DALR (yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejari Oelamasi dalam kasus Proyek Penyertaan Modal Pemkab Kupang ke PDAM Kupang, red) berharap Hakim Tunggal Pengadilan Negari (PN) Oelamasi, Kabupaten Kupang dapat memutuskan Gugatan Pra-Peradilan DALR dengan putusan yang seadil-adilnya dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi keluarga dan masyarakat pada umumnya.
Demikian harapan Keluarga Besar DALR yang disampaikan melalui perwakilan keluarga, Anton Rihi saat dihubungi per telepon kepada Tim Media ini, Selasa (12/7/2022) pagi tadi. Menurutnya, keluarga besar merasa bahwa DALR telah diperlakukan secara tidak adil, bahkan telah dikriminalisasi oleh penyidik Kejari Oelamasi.
“Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pra-peradilan maka kami keluarga besar sangat mengharapkan kepada Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa perkara ini dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi keluarga dan masyarakat pada umumnya, yakni dengan membatalkan dan mencabut penetapan tersangka oleh Kejari Oelamasi kepada saudara kami DALR,” pinta Anton Rihi.
Anton menjelaskan, DALR bukan Kontraktor Pelaksana Proyek yang menandatangani kontrak kerja dengan PPK. “Dia hanya pelaksana pekerjaan lapangan. Apalagi belum ada hasil audit dari BPK RI yang menyatakan adanya dugaan kerugian negara,” ungkapnya.
Menurutnya, selama sidang gugatan pra-peradilan telah mengungkapkan fakta yang sebenarnya. “Fakta persidangan kemarin sudah membuka fakta yang sebenarnya. Karena penetapan tersangka terhadap saudara kami itu, tidak sesuai bukti permulaan yang cukup,” beber Anton.
Karena itu, lanjut Anton, Keluarga Besar DALR yakin bahwa Hakim Tunggal yang memeriksa Perkara tersebut dapat memutuskan perkara secara adil dan profesional. “Dari keluarga sangat yakin bahwa Hakim yang memimpin sidang adalah orang yang profesional. Apalagi dunia peradilan di Indonesia itu sudah maju sehingga dapat memberikan rasa keadilan bagi keluarga yang benar-benar merasa bahwa ada ketidakadilan dalam penetapan tersangka terhadap saudara kami. Semoga semua berjalan sesuai harapan keluarga,” harapnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, dalam persidangan Gugatan Pra-Peradilan DALR terhadap Kajagung, Kajati NTT, dan Kajari Oelamasi, terungkap bahwa Jaksa Penyidik Kejari Oelamasi tidak memiliki alat bukti yang cukup untuk menetapkan DALR sebagai tersangka dalam proyek IKK Tarus (Tahun 2015) dan Pembangunan Reservoir Tarus (Tahun 2016) yang dibiayai dari dana Penyertaan Modal Pemkab Kupang ke PDAM Kupang dengan total nilai Rp 8,5 Miliar (untuk beberapa paket proyek, red) . Selain itu, DALR bukan kontraktor pelaksana proyek atau sebagai pihak yang menandatangani kontrak dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Karena itu, Tim Kuasa Hukum DALR (Pemohon), Yohanes D. Rihi, Dr. Yanto M.P. Ekon, SH M.Hum, Mariyeta Soruh, SH, MH dan Yohana Lince Aleng, SH, MH dari dari Kantor Advokat/Penasihat Hukum Yohanis D. Rihi, SH & Rekan dalam Replik/kesimpulan Sidang Gugatan menyimpulkan bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka yang dilanjutkan dengan penahanan tidak dilandasi alat bukti permulaan yang cukup dan secara formil bertentangan dengan Pasal 1 angka 2 KUHAP sebab Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka barulah mencari alat bukti tentang kerugian keuangan negara melalui koordinasi dengan BPKP tetapi saat ini belum ada hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
Oleh karena itu, lanjut Tim Kuasa Hukun, Pemohon memohon agar Yang Mulia Hakim Pra-Peradilan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Penetapan Pemohon (DALR) sebagai Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang Nomor: PRINT-02/N.3.25/Fd.1/04/2020, tanggal 27 April 2022 Jo. Nomor: PRINT-03/N.3.25/Fd.1/03/2022, tanggal 18 Maret 2022 dan Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-02/N.3.25/Fd.1/04/2022, tanggal 27 April 2022 atas nama DALR adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum karenanya tidak memiki kekuatan hukum yang mengikat;
3. Menyatakan hukum bahwa segala hasil penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon terkait dugaan tindak pidana korupsi penggunaan dana penyertaan modal sebesar Rp. 6.500.000.000,- (enam miliar lima ratus juta rupiah) Tahun Anggaran 2015 dan 2016 dari Pemerintah Kabupaten Kupang kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kupang adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menyatakan hukum bahwa Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-02/N.3.25/Fd.1/04/2022, tanggal 27 April 2022 atas nama DALR yang diterbitkan oleh Termohon adalah tidak sah dan batal atau dibatalkan demi hukum;
5. Menyatakan hukum bahwa Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-02/N.3.25/Fd.1/04/2022, tanggal 27 April 2022 atas nama Pemohon (DALR) yang diterbitkan oleh Termohon adalah tidak sah dan batal atau dibatalkan demi hukum;
6. Memerintahkan kepada Termohon untuk segera mengeluarkan Pemohon dari Rumah Tahanan Negara Kupang;
7. Menyatakan tidak sah segala putusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh Termohon yang berkaitan dengan penetapan Tersangka dan penahanan terhadap diri Pemohon dan yang sifatnya merugikan Pemohon;
8. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada negara.
“Atau Mohon putusan yang seadil-adilnya,” pinta Kuasa Hukum DALR.
Dalam Replik tersebut dijelaskan bahwa Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dan dilanjutkan dengan penahanan Pemohon karena Pemohon disangka mewakili PT. ANNISA PRIMA LESTARI pada tahun 2015 sebagai Pelaksana Pekerjaaan Penyediaan Air Bersih IKK Tarus dan mewakili PT. CV. CEMPAKA INDAH pada tahun 2016 sebagai pelaksana Pekerjaan Pembangunan Reservoir 100M3 di IKK Tarus.
Sebaliknya, lanjut Tim Kuasa Hukum, bukti permulaan yang ada berupa Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Harga Satuan Nomor: 127/PSPAM-AB/PDAM-KPG/IX/2015, tanggal 22 September 2015 telah membuktikan dalam Pekerjaan Penyediaan Air Bersih IKK Tarus yang bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen adalah ANIK NURHAYATI, ST sedangkan Penyedia adalah HELIANA SUPARWATI sebagai Direktur Utama PT. Annisa Prima Lestari.
“Demikian pula bukti permulaan berupa Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Harga Satuan Nomor: 124/PDAM-KPG/VIII/2016, tanggal 27 Agustus 2016 telah membuktikan dalam Pekerjaan Pembangunan Reservoir 100M3 di IKK Tarus, yang bertindak selaku Pejabat Pembuat Komitmen adalah TRIS M. TALAHATU, ST sedangkan Penyedia adalah CHAIRUDIN sebagai Direktur CV. Cempaka Indah,” ungkap Tim Kuasa Hukum.
Menurut Tim Kuasa Hukum, satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan perhitungan kerugian keuangan negara dan menyatakan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), berdasarkan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 Jo. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. (Sn/tim)
