Tag: Program

Kategori
Berita Daerah

Yanuar Dally, Membuka Kegiatan Sosialisasi Program Tunjangan Hari Tua

Spiritnesia.com, Kupang – Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Kupang, Yanuar Dally, SH, M.Si hadir mewakili Wali Kota Kupang membuka kegiatan sosialisasi Program Tunjangan Hari Tua (THT), pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) oleh PT Taspen (Persero) cabang Kupang.

Demikian kegiatan ini berlangsung di Aula Sasando, Lantai III Kantor Wali Kota Kupang, Rabu, 20/07/2022.

Seperti di saksikan media ini, turut hadir dalam kegiatan tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Kupang, Ignasius Repelita Lega, SH, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Kupang, Abraham. D. E. Manafe, S.IP., M.SI, Kepala PT. Taspen (Persero), Yudhi Sudaryanto, Kepala Cabang Bank Mandiri Taspen Kupang, Jonathan Luther Mboeik, Camat dan Lurah Se- Kota Kupang.

Dalam sambutan Wali Kota Kupang yang disampaikan oleh Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Kupang, Yanuar Dally, SH, M. Si., mengatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) Atau Aparatur Sipil  Negara (ASN) sebagai penyelenggara pemerintah memiliki peranan yang penting dalam proses pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, dalam rangka memastikan kesejahteraan ASN, terutama untuk membantu ASN mempersiapkan diri memasuki masa pensiun, Pemerintah membentuk PT. Taspen (Persero) atau dana tabungan dan asuransi pegawai negeri yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia  yang bergerak di bidang asuransi tabungan hari tua dan dana pensiunan bagi ASN dan pejabat negara, tuturnya.

Lebih lanjut dikatakannya bahwa pemerintah mengapresiasi dan menyambut baik kegiatan sosialisasi yang menggandeng PT Taspen tersebut, “kami menyampaikan terima kasih kepada PT Taspen (persero) yang berkenan hadir untuk memperkenalkan dan memberikan penjelasan mengenai berbagai program atau produk layanan PT Taspen (persero) kepada para ASN maupun Pensiunan serta masyarakat yang hadir,” ujar Yanuar.

Menurutnya melalui kegiatan sosialisasi ini, saya secara pribadi berharap para peserta yang merupakan ASN dapat memanfaatkan kesempatan ini sebagai motivasi untuk meningkatkan semangat serta etos kerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai abdi negara untuk mewujudkan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan pembangunan di daerah kerjanya masing-masing.

Lanjut Yanuar berpesan, Kepada PT Taspen (Persero), agar terus meningkatkan inovasi serta kualitas pelayanan guna mewujudkan impian para ASN mempersiapkan masa pensiun yang sejahtera dan penuh kebahagiaan. Sebab, menurutnya, kesejahteraan seorang pensiunan juga merupakan cerminan kesejahteraan masyarakat yang kita layani bersama.

Sementara itu, dalam sambutan yang disampaikan Kepala PT. Taspen (Persero) Yudhi Sudaryanto mengatakan bahwa PT. Taspen (Persero), dari sejak Tahun 2017 sudah mengimplementasikan aplikasi SIMGaji dan itu sudah 98% digunakan oleh seluruh pemerintah daerah Kabupaten maupun Kota se-Indonesia. Juga ada Layanan Klaim Otomatis (LKO), yang difungsikan untuk pegawai-pegawai yang sudah menginjak Pensiun, ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, PT Taspen juga mensosialisasikan anak perusahaan dari PT Taspen antara lain PT Asuransi jiwa Taspen atau Taspen Life dan Bank Mandiri Taspen atau Bank Mantap.(SN)

Kategori
Berita Daerah Ekonomi Nasional

Sosialisasi Program BSPRS, Wali Kota Jeriko Tuai Pujian Warga

Spiritnesia.Com, Kupang – Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R. Riwu Kore,MM,MH, menuai banyak pujian dan apresiasi dari warga saat mensosialisasikan program Bantuan Stimulan Penyedia Rumah Swadaya (BSPRS). Sebagai bentuk kepedulian dan perhatiannya atas program yang merupakan gabungan antara dana alokasi khusus pemerintah pusat dengan APBD Kota Kupang ini, Wali Kota yang akrab disapa Jeriko ini selalu hadir dalam sosialisasi di 8 kelurahan tempat program ini dilaksanakan. Selain menjelaskan tentang program tersebut, Wali Kota juga berkesempatan mendengarkan ungkapan hati sejumlah warga.

Ketua RW 05, Kelurahan Airnona, Jonathan Nato mewakili suara warga, dalam Sosialisasi Program Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya yang berlokasi di RT 001/RW 005 Kelurahan Airnona, Senin (23/05) mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada Wali Kota Kupang, yang menurutnya telah sangat luar biasa dan gigih dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat Kota Kupang. Mereka berharap kepemimpinan Jeriko sebagai Wali Kota bisa terus berlanjut di periode mendatang. Ungkapan terima kasih juga disampaikan Ketua RT 17 Kelurahan Airnona, Yuliana Kalelina. “Terima kasih atas semua kerja keras Bapa Wali Kota. Kami bangga karena Wali Kota sudah terbukti memperhatikan masyarakat yang membutuhkan,” ungkapnya.

Sebelumnya Ketua RW 11 Kelurahan Oebobo, Gaspar Atok, mewakili warganya sangat berterima kasih, karena dalam kurun waktu tiga tahun terakhir kelurahan Oebobo sudah menerima banyak bantuan pembangunan rumah layak huni berkat program BSPRS ini. Mereka berjanji akan terus mendukung kinerja Wali Kota oleh karena seluruh bantuan yang sudah diterima warga kelurahan Oebobo.

Hal senada juga disampaikan Getwirda Ndolu Tupa, warga Kelurahan Lasiana. Mewakili warga Kelurahan Lasiana dia menyampaikan terima kasih kepada Wali Kota Kupang karena telah menepati janjinya. “Kami bersyukur karena akhirnya program Bapa Wali Kota boleh terjawab dan kami merasa bahwa program ini sangat baik. Kalau bisa program ini tidak berhenti di sini tapi dilanjutkan. Kami percaya bahwa Bapa Wali maju bukan karna kekuatan tetapi karna pimpinan Tuhan yang menunjukkan Bapa Wali sebagai pemimpin terbaik, yang bisa mengangkat nama Kota Kupang menjadi terang, cerah dan masyarakat pada akhirnya pasti akan hidup sejahtera dan bahagia,” ungkapnya dengan penuh antusias.

Demikian pula yang disampaikan Donatus Funan, warga Kelurahan Penfui yang sehari-hari berprofesi sebagai supir taksi. Mewakili penerima bantuan di kelurahan Penfui dia menyampaikan terima kasih untuk kepedulian dan perhatian dari Pemkot Kupang. Sementara itu Paulina Nanggula Kefi, warga Kelurahan Kuanino menyampaikan limpah terima kasih kepada Wali Kota Kupang beserta seluruh jajaran terkait yang telah memberikan perhatian dan kepedulian kepada mereka. “Doa kami sertai Bapa dalam setiap pelayanan kepada masyarakat,” ucapnya.

Saat sosialisasi di Kelurahan Pasir Panjang, Yeskial Fuakani selaku tokoh masyarakat mengungkapkan syukur kepada Tuhan, yang melalui pemerintah pusat dan Pemkot Kupang sehingga pada tahun ini warga mereka bisa mendapat bantuan rumah swadaya. Diakuinya saat ini masih banyak warga yang kurang beruntung, bukan hanya tinggal di rumah yang tidak layak huni, bahkan ada yang sama sekali belum memiliki rumah. Mewakili masyarakat kelurahan Pasir Panjang, dia memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kota Kupang atas kerja, pelayanan dan perhatiannya yang luar biasa bagi masyarakat di Kota Kupang.

Wali Kota Kupang, Dr. Jefirstson R Riwu Kore, MM,MH, saat sosialisasi di tiap kelurahan memastikan pemenuhan kebutuhan akan rumah layak huni menjadi prioritas utama di masa kepemimpinannya. Bahkan menurutnya rumah layak huni bagi warga jauh lebih penting dari pembangunan infrastruktur seperti taman, trotoar dan jalan. Untuk tahun 2022, 249 unit rumah siap dibangun lewat program ini, dengan rincian; Kelurahan Penfui 25 unit, Kelurahan Oebobo 20 unit, Kelurahan Kuanino 15 unit, Kelurahan Airnona 32 unit, Kelurahan Oesapa 40 unit, Kelurahan Lasiana 30 unit, Kelurahan Pasir Panjang 17 unit dan Kelurahan Alak 70 unit. Selain bantuan pembangunan rumah, menurutnya setiap rumah yang dibangun akan dilengkapi dengan sejumlah perabotan seperti tempat tidur, kursi dan meja yang merupakan sumbangan dari Anggota DPD RI, Ny. Hilda Riwu Kore Manafe dan beberapa donatur lainnya. Wali Kota mengakui saat ini masih banyak warga Kota Kupang yang belum memiliki hunian yang layak. Karena itu Pemkot Kupang akan terus berupaya lewat program-program seperti ini untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Kepala Bidang Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Dinas PRKP Kota Kupang, Bustaman, S.STP, M.M, dalam sosialisasi di setiap titik menjelaskan, program ini sudah berjalan sejak tahun 2018 lalu. Hingga tahun ini bantuan program tersebut mencapai 762 unit. Jika ditambah dengan program bedah rumah yang didanai APBD Kota Kupang maka total rumah yang dibangun mencapai 1043 unit.

Ditambahkannya, program ini dilatarbelakangi oleh visi Wali Kota Kupang periode 2017-2022 yakni terwujudnya Kota Kupang yang layak huni, cerdas, mandiri dan sejahtera dengan tata kelola bebas KKN, yang terjabar dalam misi menyediakan ruang kota yang aman, produktif dan berkelanjutan. Diakuinya saat ini masih ada tiga ribu kepala keluarga di Kota Kupang yang tinggal di rumah yang tidak layak huni dan membutuhkan uluran tangan pemerintah. Karena itu dia berharap terobosan luar biasa dari Wali Kota ini bisa terus berlanjut agar makin banyak warga kurang mampu yang dibantu.

Sosialisasi ini menurutnya bertujuan untuk menjelaskan hak dan kewajiban para penerima bantuan serta tanggung jawab dari semua pihak yang terlibat, supaya program bisa berjalan lancar, tepat sasaran dan tepat guna. Kepada para penerima bantuan dia mengingatkan meskipun program ini dikerjakan secara swadaya namun akan tetap dievaluasi dan diperiksa, karena itu harus dikerjakan sesuai spesifikasi. (**)

Kategori
Berita Daerah

Program Indonesia Terang Belum Dirasakan Masyarakat Desa Meusin Kec. Boking

Spiritnesia.Com , TTS – Program Indonesia Terang (PIT), merupakan upaya Pemerintah melistriki daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) dengan memaksimalkan sumber energi terbarukan di wilayah setempat.

Program Indonesia Terang (PIT) yang digagas oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memanfaatkan energi lokal di sebuah wilayah dengan melakukan pembangunan pembangkit dan transmisi listrik secara off-grid berbasis desa atau pulau, sehingga tidak harus menunggu datangnya jaringan listrik dari pusat.

Program ini bukan menjadi pesaing Perusahaan Listrik Negara (PLN) melainkan menjadi mitra pelengkap, sebab PIT hanya menyasar daerah-daerah pelosok yang tidak dimasuki jaringan PLN.

Program Indonesia Terang sampai saat ini masih belum dirasakan seluruh masyarakat TTS terkhusus Kecamatan Boking, Desa Meusin.

Demikian disampaikan Imanuel Banunaek perwakilan masyarakat Desa Meusin menyampaikan kepada media ini Jumat, 20 Mei 2022, bahwa “Program Indonesia Terang yang dicanangkan pemerintah sampai saat ini belum dirasakan oleh kami masyarakat Desa Meusin, anak-anak kami masih mengumpulkan daun untuk membuat api agar dapat belajar saat malam hari namun semangat belajar anak-anak harus luntur karena keadaan Desa yang belum mendapatkan penerangan, ungkapnya.

Kecamatan Boking memiliki 7 (tujuh) Desa dan semua Desa sudah mendapatkan penerangan namun Desa Meusin sampai saat ini masih dalam keadaan Gelap Gulita, Desa Meusin dengan jumlah kepala keluarga kurang lebih 300 orang dan jumlah penduduk sekitar 1.200 jiwa sampai saat ini belum menikmati penerangan, keadaan ini sudah dirasakan sejak lama dan sampai saat ini masih tetap sama, jelasnya.

Arimatia Atto, Sekretaris Desa Meusin saat ditemui media menyampaikan “Kami aparat Desa sudah mengajukan permohonan untuk penerangan kepada pemerintah terkait namun sampai saat ini masih belum ditindak lanjuti dan Program Indonesia Terang yang dilaksanakan belum sepenuhnya kami nikmati, dibandingkan Desa-Desa lain yang sudah terang dengan listrik yang menyala Desa Meusin masih dalam keadaan gelap gulita sampai saat ini”.tambahnya.

Masyarakat Desa Meusin dan Pemerintah Desa berharap agar program yang dilaksanakan dapat dirasakan oleh para Akar Rumput di Desa terpencil, harapan masyarakat sangat besar kepada Pemerintah dalam hal ini Bupati TTS dan Gubernur NTT juga Presiden Republik Indonesia beserta Jajarannya agar memperhatikan mereka yang berada di daerah terpencil sehingga semua program Pemerintah dapat dinikmati tidak hanya di Kota-Kota tetapi di Desa-Desa seperti halnya Desa Meusin, Kecamatan Boking, Kabupaten TTS. (M. T)

Kategori
Berita Daerah

SPSI NTT Imbau Buruh NTT Dukung Program Vaksinasi Covid-19

Spiritnesia.Com, Kupang – Ketua DPD Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ( SPSI) Provinsi NTT Stanis Tefa menyeruhkan kepada semua buruh agar taat menjalankan protokol kesehatan selama perayaan lebaran ini.

Para buruh, juga diminta membantu pemerintah menyukseskan pelaksanaan vaksinasi dalam upaya membantu pemerintah memutus mata rantai covid-19.

“Menyikapi situasi dan kondisi saat ini, yang masih dalam pandemi covid-19, maka saya mengajak semua buruh di NTT agar senantiasa mentaati protokol kesehatan,” katanya dalam rilis kepada media, sabtu (30/4).

Tefa mengatakan, hari buruh yang jatuh pada Minggu, (1/4), hendaknya juga dimaknai sebagai bagian dari perjuangan bersama, dalam membantu pemerintah menyukseskan pelaksanaan vaksinasi, untuk membawa bangsa ini, atau NTT khsusnya, bebas dari Covid-19.

Hari buruh, kata dia, juga mesti membangun kesadaran bersama, mentaati semua ketetuan protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah dan menyukseskan pelaksanaan vaksin di NTT.

“Dalam momentum memperingati hari buruh internasional pada 1 Mei ini, saya mengajak agar mentaati semua ketentuan protokol kesehatan yang telah ditetapakan oleh pemerintah dan bersama menyukseskan pelaksanaan vaksinasi dalam membantu pemerintah memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” katanya.

Ia juga meyampaikan selamat merayakan hari raya idul fitri bagi semua pekerja buruh dan umat Islam di Provinsi NTT. (**)

Kategori
Berita Daerah Perempuan dan Anak

OPD Laksanakan Program Pencegahan Stunting Tidak Sesuai Hasil Ansit Pokja

Spiritnesia.Com, Kota Kupang – Kelompok Kerja (Pokja) penanganan pencegahan stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengakui pelaksanaan program pencegahan stunting di NTT oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya dinas teknis terkait tidak tepat sasaran. Salah satu sebabnya yaitu, karena tidak adanya komitmen OPD dan dinas teknis terkait dalam melaksanakan program sesuai rancangan tata kelola pelaksanaan program sebagaimana hasil design Pokja.

Demikian tanggapan Ketua Pokja Stunting NTT, Sarah Lary Mboik saat diwawancarai tim media ini di Kantor PIAR NTT pada Kamis (24/03/2022), terkait ludesnya anggaran besar Rp 165 Milyar, tetapi stunting di NTT tertinggi di Indonesia.

“Banyak program (yang dilaksanakan baik oleh OPD di Provinsi maupun Kabupaten/Kota, red) tidak berbasis pada hasil ansit atau hasil analisa situasi (yang didesign Pokja, red), makanya ada temuan (BPK, red) disitu,” jelasnya.

Sara Lary Mboik menjelaskan, bahwa program PMT (pemberian makanan tambahan) yang seharusnya diberikan kepada anak balita gizi buruk, diberikan tidak tepat sasaran pada para penerima manfaat program.

“Misalnya, seharusnya diberikan kepada anak Balita, tetapi diberikan kepada anak SD atau anak SMP. Itu misalnya begitu. Kemungkinan besar seperti itu. Kemungkinan tidak tepat sasaran kepada semua anak gizi buruk,” ungkapnya.

Kemudian air bersih, lanjutnya, juga kemungkinan program tersebut tidak diberikan pada daerah lokus stunting.
“Itu temuan BPK, kita mesti akui. Dan kami sendiri (Pokja) juga temukan itu dan mempertanyakan konsistensi teman-teman (OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota, red) terhadap hasil ansit itu,” kritiknya.

Menurutnya, program pencegahan stunting tidak tepat sasaran juga karena program tersebut tidak dilakukan dalam satu koordinasi tim kerja yang kompak dan solid. Sebaliknya, pelaksanaan program pencegahan stunting terkesan hanya monopoli orang tertentu atau one man show.

“Saya tidak bermaksud untuk mencuci tangan (terkait masalah pencegahan stunting di NTT, red), tetapi yang saya lihat adalah banyak yang masih kerja one man show. Padahal ini (stunting, red) masalah multi sektor. Gereja harus kita libatkan, masjid harus kita libatkan, lembaga adat harus kita libatkan,” jelasnya.

Lanjut Sara, dari 25 cakupan persoalan dasar stunting, Pokja menemukan hal pertama dan mendasar yaitu sanitasi dan air bersih. Kedua, bina keluarga balita dan PKH.

“PKH itu yang kotong (kita) dapat (temukan di lapangan, red) ketika kita melakukan in depth monitoring, kartu PKH yang seharusnya dipegang ibu-ibu itu dipegang oleh bapak-bapak. Padahal, tujuannya untuk pemulihan kesehatan. Tetapi ditemukan, misalnya di Sumba, PKH itu digunakan untuk bayar hutang pesta,” bebernya.

Kemudian terkait air bersih, menurut Sara, seluruh wilayah untuk program 1000 HPK (Hari Pertama Kehidupan).

“Kita temukan, untuk be’ol (buang air besar, red) mereka taputar (berpindah-pindah). Ini hari disini, lalu besok di situ, dan seterusnya,” bebernya.

Seharusnya, kata mantan Anggota DPD RI itu, pihak yang melaksanakan program tersebut melaksanakan program air bersih tepat pada sasaran penerima manfaat program dan tidak sesuai kemauan atau keinginan pelaksana program.

“Bukan lu (anda) punya basis politik dimana, baru lu pi (pergi) ke situ. Ini yang jadi soal.
“Saya memang tidak bisa pungkiri. Itu namanya temuan BPK memang begitu karena kerja penanganan stunting tidak berdasarkan hasil ansit,” tegasnya. (SN.AT/tim)