Tag: Oknum

Kategori
Berita

Diduga Oknum Anggota Polres Malaka Aniaya Warga, dan Ancam Potong Pakai Parang

Ilustrasi Anggota Polisi Aniaya Warga Malaka

Spiritnesia.com, Malaka- Diduga oknum Anggota Polres Malaka alias IT, melakukan penganiayaan terhadap beberapa warga Desa Kamanasa dan mengancam potong pakai Parang panjang.

Demikian disampaikan Rudy Klau, yang juga salah satu korban penganiayaan alias di tampar pakai Kursi, oleh oknum Anggota Polres Malaka kepada media ini melalui pesan WhatsApp, Sabtu, 16/07/2022.

“Kejadian saat itu, pada tanggal 11 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 dini Hari, si pelaku (oknum Polisi, red) masuk dengan oto ( Mobil, red) dia dan parkir di depan rumahnya, sempat Gas Kuat-kuat mobilnya, tidak tau dia baru pulang dari mana, kita tidak tau, jelas Rudy Klau.

Menurut Rudy, Tiba-tiba saja dia langsung muncul di dalam Lopo Cafe, pegang parang panjang, seolah-olah mau potong kami semua yg ada disitu, jelas Rudy dalam pesan WhatsAppnya.

Lebih lanjut Rudy menceritakan kronologis kejadian awal, kami langsung panik dan lari bubar, tertinggal beberapa orang yg tidak sempat lari. Sehingga mereka semua jadi korban Aksi, yaitu:

1. Rudy Klau, kena lempar pake Kursi.
2. Yulius duli, salah satu korban yg kena hantam pake (pakai) kursi Karna (karena) posisi duduk membelakangi Pelaku.
3.Bere Lalak, yg posisi berdiri dekatnya Kena tumbuk dan langsung jatuh di tempat. Lalu ketika beralih dari situ pelaku (IT, red) langsung potong jerigen, dan menuju pada Korban ke 4. Veri Klau, kena Tumbuk (tonjok, red) di testa, jelasnya lagi.

Sementara itu lanjut Rudy menceritakan, pelaku ikut lagi beberapa teman yg (yang) sudah lari, dan hadang di jalan, yakni:
1. Boni, kena tempeleng dan langsung jatuh bersamaan dgn motor. Beralih ke Korban ke
2. Vigi Bere, tamparan belakang mengenai bibir dan pecah, dan pelaku beralih lagi ke Korban
3. Anto Seran, kena cekik di leher dan dorong hingga terjatuh.

Setelah itu kami langsung berusaha untk (untuk) lanjutkan perjalanan pulang, dia (IT, red) jalan duluan dan hadang kami lagi yg ke dua, dan itu tidak ada korban pukul, kita hanya adu mulut, ungkap Rudy.

Dan setelah itu dia ikuti terus sampai di dalam kampung, untuk adu mulut lagi dgn (dengan) kami.

Sementara Satreskrim Polres Malaka Zainal Arifin Abdulrahman S.H., di konfirmasi media ini melalui Pesan WhatsApp, menyampaikan bahwa, terkait kasus tersebut akan kami tindak lanjuti, tutur Zainal Arifin Abdulrahman.

Namun untuk sementara anggota yang bersangkutan masih sakit jadi belum bisa memberikan keterangan, tulisnya. (SN)

Kategori
Berita Daerah

Monopoli Proyek Stunting, KOMPAK Indonesia Desak Ketua Pokja  Laporkan Oknum Politisi Ke KPK

Spiritnesia.Com, JAKARTA – Koalisi Masyarakat Pemberantasan  Korupsi  (KOMPAK) Indonesia dan AMMAN Flobamora serta sejumlah lembaga pegiat anti korupsi mendesak ketua Pokja Stunting NTT, Sarah Lery Mboeik untuk melaporkan  oknum politisi yang memonopoli proyek penanganan stunting di Provinsi NTT.

Demikian disampaikan Ketua KOMPAK Indonesia, Gabriel Goa dalam rilis pers yang diterima tim media ini, Sabtu (26/3/22).

“Ketua Pokja Stunting NTT yang dulu dikenal garang dalam pemberantasan Korupsi wajib hukumnya untuk melaporkan resmi Penyalahgunaan Kekuasaan dan Tindak Pidana Korupsi, termasuk oknum politisi yang memonopoli proyek penanganan stunting di NTT ke KPK RI, “tegas Gabriel.

Ia  juga menyampaikan bahwa KOMPAK Indonesia siap mendampingi  Ketua Pokja stunting NTT untuk melapor ke KPK dengan menyertakan bukti-bukti berupa Laporan Hasil Audit BPK RI.

“Ibu Sarah juga bisa membongkar One Man Show di NTT yang diduga kuat sangat berkuasa sehingga OPD bertekuk lutut tak berdaya dalam realisasi program stunting sehingga salah sasaran,” ujar  Gabriel Goa.

Terpanggil untuk mendukung Ketua Pokja Stunting NTT yang juga menjabat  Direktur PIAR itu, KOMPAK Indonesia menyatakan dukungannya melalui beberapa poin sikap yakni:  Pertama, siap mendampingi Ketua Pokja Stunting NTT, melaporkanPenyalahgunaan Kekuasaan dan Korupsi Berjamaah dalam penggunaan Anggaran Stunting NTT yang sudah ludes sebesar 165 miliar.

Kedua, siap mendampingi Ketua Pokja Stunting NTT dalam membongkar Sosok One Man Show yang sangat berkuasa menyalahgunakan dana penanganan stunting di NTT;

Ketiga, jika Ketua Pokja Stunting NTT tidak melakukan apa-apa alias takut membongkar korupsi berjamaah dana stunting di NTT senilai 165 miliar, maka kami dari KOMPAK Indonesia bersama AMMAN Flobamora beserta pegiat Anti Korupsi akan melaporkan resmi Ketua Pokja NTT beserta OPD terkait, yang terlibat aktif dalam penggunaan dana stunting senilai 165 miliar yang tidak tepat sasaran.

Seperti diberitakan sebelumnya, para pegiat anti korupsi yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Madani Nasional (AMMAN) FLOBAMORA dan Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Indonesia (Kompak) Indonesia menilai, dana Program Pencegahan Stunting senilai Rp 165 Milyar oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun Anggaran (TA) 2018 hingga 2021 ludes atau habis dikelola Pemprov NTT, tetapi tidak berdampak signifikan bagi penurunan stunting (anak tumbuh kerdil, red) di NTT. Angka stunting di NTT malah tetap tertinggi di Indonesia ditahun 2022, yaitu 22 persen (naik 1,1 persen dari tahun 2021 yaitu 20,9 persen, red).

“Bahkan menurut data media CNN pada 5 Maret 2022, tercatat ada 5 (lima) dari 22 Kabupaten/Kota di NTT (Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Alor, Sumba Barat Daya, dan Manggarai Timur, red) masuk kategori angka tertinggi stunting di Indonesia ditahun 2022. Ini miris, anggaran besar dialokasikan untuk cegah stunting tapi angka stunting terus naik dan tinggi di NTT,” kritik duo lembaga pegiat anti korupsi itu.

Ketua KOMPAK Indonesia dan AMMAN Flobamora menduga gagalnya Pemprov NTT (khususnya Pokja Penanganan Stunting, red) dalam pencegahan stunting, oleh karena perencanaan program dan pelaksanaannya, termasuk pengelolaan anggaran program tersebut tidak tepat sasaran.

Sementara itu, Ketua
Kelompok Kerja (Pokja) penanganan pencegahan stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Sarah Lery Mboeik mengakui pelaksanaan program pencegahan stunting di NTT oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya dinas teknis terkait tidak tepat sasaran. Salah satu sebabnya yaitu, karena tidak adanya komitmen OPD dan dinas teknis terkait dalam melaksanakan program sesuai rancangan tata kelola pelaksanaan program sebagaimana hasil design Pokja.

“Banyak program (yang dilaksanakan baik oleh OPD di Provinsi maupun Kabupaten/Kota, red) tidak berbasis pada hasil ansit atau hasil analisa situasi (yang didesign Pokja, red), makanya ada temuan (BPK, red) disitu,” jelasnya.

Sarah menjelaskan, bahwa program PMT (pemberian makanan tambahan) yang seharusnya diberikan kepada anak balita gizi buruk, diberikan tidak tepat sasaran pada para penerima manfaat program.

“Misalnya, seharusnya diberikan kepada anak Balita, tetapi diberikan kepada anak SD atau anak SMP. Itu misalnya begitu. Kemungkinan besar seperti itu. Kemungkinan tidak tepat sasaran kepada semua anak gizi buruk,” ungkapnya. (AT.SN/TIM)

Kategori
Berita Daerah

Charles P. Bakker : Ada Oknum yang Mengatasnamakan Bupati Perlu di Lawan

Spiritnesi.Com, Kefamenanu – Ketua Aliansi Rakyat Anti Koropsi   (ARAKSI) Timor Tengah Utara (TTU) Charles P. Bakker, memintah dengan tegas kepada para Kepala Dinas, Kepela Bidang Kepala Puskesmas agar tidak takut kepada oknum-oknum yang sering masuk keluar dinas mengatasnamakan Bupati untuk menekan guna mendapatkan proyek.

Hal ini disampaikan kepada media Spiritnesia.com, di sekretariat Araksi Timor Tengah Utara, jalan jambuh kelurahan Aplasi kecamatan kota Kefamenanu, Jumaat,25/03/2022

“Charly Bakker sangat menyesali tindakan-tindakan dari oknum-oknum alias bupati- bupati kecil yang sering masuk keluar dinas-dinas dan menekan untuk mendapatin proyek. Tentunya hal ini dapat merusak nama Bupati Drs. Juandi David dan Wakil Bupati Drs. Eusebius Binsasi.”

Dengan tegas Bakker mengingatkan Bupati di kabupaten Timor tengah Utara hanya ada satu yakni Bupati terpilih Drs .Juandi David, sehingga tidak boleh ada yang datang mengatasnamakan Bupati, tegas ketua Araksi TTU.

“Menururnya, di Kabupaten Timor Tengah Utara, juga hanya ada satu wakil Bupati yakni Drs. Eusebius Binsasi, tidak ada lagi wakil-wakil lain.”

Hal ini harus disampaikan agar para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kepala bidang, Kepala Puskesmas agar dapat bekerja sesuai porsinya dan tidak terganggu akibat dari tekanan  oknum-oknum tersebut.

“Lanjut Bakker, selama ini dari pihak ARAKSI telah mendapat keluhan bahwa, OPD, Kepala Bidang dan kepala Puskesmas sering didatangi oleh orang-orang yang mengaku tim sukses,mereka memintah kepada kami agar amankan proyek tertentu, kalau tidak mereka akan laporkan kepada bupati,” ungkap Charly.

Hal ini tentunya membuat para kepala Dinas kepala Bidalang, kepala Puskesmas merasa terganggu dengan ulah para oknum yang mengatasnamakan Bupati.

Lanjutnya kepala Dinas, kepala Bidang, kepala puskesmas agar bekerja secara profesional jangan takut kepada para oknum tersebut.
(SN/Charles Usfunan)