Kategori
Berita Daerah

P4KF Datangi Sekretariat DPD Partai HANURA NTT, untuk Menggalang Dukungan Pembentukan Provinsi Kepulaun Flores

Spiritnesia.com, Kupang – Panitia persiapan pembentukan Provinsi Kepulauan Flores (P4KF) mendatangi Sekretariat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) NTT untuk menggalang dukungan pembentukan Provinsi Kepulauan Flores.

 

Kedatangan P4KF di terima langsung oleh Ketua DPD HANURA NTT Refafi Gah, bersama Sekretaris Elias Koa, Ketua Bapilu Srianus Wokaritan dan Anggota DPRD Fraksi HANURA Provinsi NTT Paulinus Nuwa Veto.

 

Secara resmi Partai HANURA NTT memberikan dukungan penuh atas aspirasi masyarakat di Kepulauan Flores berdasarkan surat dari Ketua Umum P4KF, Nomor 176/SEKBER-P4KF/RTG/MGR/VI/2022, tanggal 1 Juni 2022 Perihal  Mohon dukungan politik Pembentukan Daerah Persiapan Propinsi Kepulauan Flores (DP-PKF) Tahun 2022.

 

Ketua Koordinator Wilayah P4KF Walterius Jemaan SH,M.HUM di sela-sela penyerahan berkas mengatakan bahwa P4KF meminta dukungan dari para pengurus DPD HANURA NTT untuk meneruskan proses ini di tingkat  Provinsi NTT.

 

“Hari ini kami dari team P4KF kita datang dan menyerahkan dokumen Kesepakatan dan persetujuan dari para Bupati dan DPRD sembilan kabupaten di daratan Flores dan Lembata kepada partai HANURA NTT untuk selanjutnya dilanjutkan ke tingkat Provinsi,” ungkapnya.

 

Lanjut Walterius, team yang datang hari ini menyerahkan sejumlah dokumen agar menjadi pertimbangan bersama dalam pembentukan Provinsi baru di NTT yakni Provinsi Kepulauan Flores.

 

“Provinsi NTT selama ini terdiri dari 21 kabupaten dan satu kota dan dalam rencana pemekaran ini maka akan ada 9 kabupaten di Pulau Flores yang akan berdiri sendiri menjadi Provinsi Kepulauan Flores,” jelasnya.

 

Walterius menemui para pemimpin partai Politik yang ada di NTT untuk menyerahkan surat permohonan dukungan politik dalam rangka  percepatan Pembentukan Provinsi Kepulauan Flores.

 

“Kita terus berjuang. Kita ketemu para pimpinan partai politik di NTT dan berdiskusi serta menyerahkan surat permohonan dukungan. Diharapkan semua partai politik mendukung mimpi besar kami untuk pembentukan Provinsi Kepulauan Flores dan kami sadar bahwa perjuangan ini belum berakhir, karena semuanya masih dalam proses. Ini merupakan suatu kebutuhan dalam rangka percepatan pelayanan publik, percepatan pembangunan dan meningkatkan kesejahtraan masyarakat agar hubungan yg serasi antara pusat dan daerah terjalin dgn baik,” ujarnya.

 

Menurut Walterius, P4KF melakukan konsolidasi dengan para pimpinan partai karena terpanggil untuk mengembangkan potensi Flores secara efektif, terutama dalam hal pendekatan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan.

 

“Ya, kita yakin. Perjuangan ini akan menuai hasil. Soal ibu kota tidak ada masalah. Maumere, Ende, Mbay dan Lembata menjadi pilihan. Nanti akan dikaji dan diputuskan. Semua pihak pasti menerima,” terang Walterius.

 

Sementara, Ketua DPD Partai HANURA NTT, Drs. Refafi Gah,SH.,M.Pd, mengatakan bahwa pihaknya setelah menerima usulan pembentukan Provinsi Kepulauan Flores dan akan dilanjutkan ke fraksi.

 

“Hari ini kita terima usulan pembentukan Provinsi Flores dan akan kita lanjutkan ke Fraksi dan apabila semua Fraksi sudah menerima rancangan pembentukan Provinsi Kepulauan Flores saya yakin akan dibahas di rapat dewan nantinya, dan pada prinsipnya kita mendukung wacana pembentukan ini,” ujarnya.

 

Wacana pembentukan Provinsi Kepulauan Flores ini sudah lama bergulir beberapa tahun lalu, namun prosesnya masih terus bergulir tentunya pemekaran ini masih butuh kajian yang mendalam agar tidak mengorbankan kesejahteraan masyarakat.

 

Refafi menambahkan, partai politik ada karena ada rakyat, tanpa rakyat tidak ada partai politik.

 

“Aspirasi rakyat yang sudah puluhan tahun lalu dengan keinginannya untuk berdiri sendiri pisah dari Provinsi induknya. Apabila partai politik diam saja maka akan muncul pertanyaan, partai politik hadir untuk siapa? Karena itulah yang menjadi dasar bagi Partai HANURA memberikan dukungan terhadap aspirasi masyarakat di Kepulauan Flores sebagai bentuk tanggung jawab partai setelah menerima surat resmi dari P4KF,” paparnya.

 

“Partai politik itu hadir untuk rakyat. Karena itu marilah kita bersama rakyat Kepulauan Flores untuk berjuang dalam upaya pembentukan Provinsi Kepulauan Flores,” lanjutnya.

 

Refafi juga menginstruksikan kepada Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Pengurus Anak Cabang (PAC) HANURA Sedaratan Flores dan Lembata untuk mendukung wacana pembentukan Provinsi Kepulauan Flores. Hal itu dilakukan agar semua partai bersatu mendukung pembentukan Provinsi Kepulauan Flores. (SN/AT)

Kategori
Berita Daerah Nasional

Geram Soal Pernyataan “Orang Flores di Zaman FLR Pencuri Makan Ceke Sampai Muntah,” Aliansi NTT Bergerak Desak Rambu Keleri Emu Klarifikasi

Spiritnesia.Com, Jakarta –  Aliansi NTT bergerak yang terdiri dari  sejumlah organisasi pegiat anti korupsi, yakni BENTARA (Benteng Merdeka Nusantraa, GRAK (Gerakan Republik Anti Korupsi), FORMADDA NTT (Forum Pemuda Penggerak Perdamaian dan keadilan NTT), JAPAK Indonesia (Jaringan Advokasi Pembela Aktivis Kriminalisasi Penguasa Indonesia), Perhimpunan Pengacara NTT Jakarta, AMANAT INDONESIA (Anak Muda Lamaholot Indonesia) mendesak Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Propinsi NTT, Rambu Keleri Emu untuk segera memberi klarifikasi resmi terkait pernyataannya (melalui rekaman suara yang beredar luas di media sosial/medsos) bahwa “orang-orang Flores di zaman almarhum Frans Lebu Raya (FLR) pencuri dan makan ceke sampai muntah (korupsi kolusi nepotisme, red).

Demikian permintaan Aliansi NTT Bergerak dalam rilis tertulis kepada tim media ini pada Kamis (26/05/2022) menanggapi viralnya pernyataan Rambu Keleri Emu.

“Pernyataan istri Kepala Dinas Lingkungan Hidup Propinsi NTT (Ondy Christian Siagian, SE. M.Si) itu telah menggeneralisasi orang Flores sebagai pencuri dan makan ceke sampai muntah (korupsi kolusi nepotisme, red) di zaman di zaman Frans Lebu Raya. Pernyataan ini telah memberikan stigmatisasi terhadap orang-orang Flores dan mencemarkan nama baik mantan Gubernur NTT, Frans Lebu Raya (FLR),” tulis Aliansi NTT Bergerak.

Menurut Aliansi NTT Bergerak, rekaman suara Rambu Keleri Emu itu memancing tersulutnya emosi semua orang Flores.
Pernyataan Rambu Keleri Emu menyakiti dan melecehkan orang Flores serta membuat orang Flores tersinggung dan marah.
Aliansi NTT Bergerak juga menilai pernyataan Rambu Keleri Emu memantik isu SARA (Suku, Agama, Ras) dan berpotensi menimbulkan ketegangan dan perpecahan diantara masyarakat di NTT dan komunitas masyarakat NTT diaspora.

“Pernyataan ini diduga kuat mengarah pada penyebaran informasi palsu (hoax). Pernyataan (Rambu Keleri Emu, red) dapat dinilai dan diduga kuat mencemarkan nama baik Mantan Gubernur NTT, Almahrum Bapak Frans Lebu Raya,” ungkap Aliansi.

Oleh karena itu, Aliansi NTT Bergerak Mendesak: Pertama, Rambu Kareri Emu yang adalah Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Propinsi NTT, dan juga Isteri dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Propinsi NTT, Ondy Christian Siagian, SE. M.Si., segera memberikan klarifikasi terkait rekaman suara yang telah beredar di masyarakat NTT dan di komunitas masyarakat NTT diaspora.

Kedua, Rambu Kareri Emu diberi waktu 2×24 jam untuk mengklarifikasi pernyataannya. Apabila tidak ada klarifikasi dalam waktu 2×24 jam, maka Aliansi NTT Bergerak akan melakukan upaya hukum untuk mengungkap siapa dibalik pernyataan dalam rekaman suara yang telah beredar.

Berikut sejumlah nama atas nama perwakilan Aliansi NTT Bergerak yang mendesak klarifikasi Rambu Keleri Emu yakni Yohanes Gore J. Ari, S.Sos. S.H (Ketua Tim Litigasi), Yohanes Hegon Kelen Kedati (Ketua GRAK dan FORMMADA NTT sekaligus Koordinator Anggota Aliansi NTT Bergerak, Marlin Bato (BENTARA), Martinus Laba Uung (JAPAK Indonesia), Hendrikus Hali Ata Goran (Perhimpunan Pengacara NTT Jakarta), Anton Hurung
(AMANAT INDONESIA). (SN/TIM)