SPIRITNESIA.COM, KUPANG – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengambil langkah tegas dalam membenahi tata kelola perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Dalam rapat koordinasi bersama Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) yang digelar secara hybrid di Ruang Rapat Gubernur, Selasa (20/1/2026), Pemprov NTT resmi membentuk dua tim khusus.
Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, menjelaskan bahwa kedua tim tersebut adalah Tim Penyiapan PMI secara Resmi dan Prosedural serta Tim Pemberantasan Praktik Mafia Pekerja Migran dan Jaringan Penempatan Ilegal. Langkah ini diambil sebagai respons atas darurat kemanusiaan yang menimpa warga NTT di luar negeri.
“NTT saat ini menjadi salah satu provinsi dengan jumlah PMI terbanyak. Yang memprihatinkan, hingga pertengahan Januari 2026, tercatat sudah 10 jenazah PMI asal NTT dipulangkan, mayoritas dari Malaysia. Ini adalah alarm bagi kita untuk membenahi sistem dari hulu, yakni dari desa,” tegas Gubernur Melki dalam arahannya.
Ia menambahkan, persoalan migran bukan sekadar isu biasa, melainkan masalah struktural akibat kemiskinan dan rendahnya literasi migrasi aman. Oleh karena itu, tim yang dibentuk akan fokus memastikan calon PMI memiliki keterampilan dan dokumen resmi, sekaligus memutus rantai jaringan mafia penempatan ilegal.
Di tempat yang sama, Menteri P2MI, Mukhtarudin, menyampaikan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto telah menginstruksikan perlindungan menyeluruh dari hulu ke hilir melalui Peraturan Presiden terbaru. Menurutnya, terdapat peluang besar di pasar global karena fenomena aging population di banyak negara tujuan.
“Per 17 Januari 2026, terdapat 337.431 lowongan kerja di luar negeri. Namun, baru sekitar 18,04 persen yang terisi. Ada 81,96 persen peluang yang belum tergarap optimal. Fokus kita ke depan adalah memperkuat pelatihan vokasi agar PMI kita mengisi sektor-sektor formal,” ungkap Menteri Mukhtarudin.
Pemerintah pusat juga tengah memperkuat delapan strategi utama, termasuk program SMK Go Global, Desa Migran EMAS, hingga penyediaan KUR Perumahan bagi para pekerja migran.
Ketua DPRD Provinsi NTT, Emi Nomleni, memberikan apresiasi atas langkah konkret ini. Ia menekankan bahwa penguatan anggaran dan kolaborasi lintas sektor hingga ke tingkat desa menjadi kunci utama.
Senada dengan itu, Wali Kota Kupang, Christian Widodo, mengusulkan pembentukan Satgas PMI yang melibatkan TNI dan Polri serta penguatan komunitas purna PMI melalui akses modal usaha dan program kewirausahaan.
Rapat strategis ini turut dihadiri secara langsung maupun virtual oleh pimpinan daerah se-NTT, unsur Forkopimda, perwakilan LSM, tokoh agama, serta jajaran direksi Bank NTT. Pertemuan ini diharapkan menjadi titik balik bagi NTT untuk beralih dari pengirim pekerja informal non-prosedural menjadi penyedia tenaga kerja terampil yang bermartabat dan terlindungi secara hukum.
