Spiritnesia.com, Kupang – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) secara resmi meluncurkan Taxpayers’ Charter atau Piagam Wajib Pajak.
Acara ini juga dirangkaikan dengan Forum Konsultasi Publik yang menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari otoritas pajak, pelaku usaha, akademisi, hingga masyarakat umum, (Rabu, 20/08/2025).
Gubernur NTT, melalui Sekretaris Daerah Provinsi NTT, Kosmas D. Lana, dalam sambutannya menyampaikan bahwa peluncuran piagam ini merupakan langkah strategis dalam membangun peradaban perpajakan yang modern dan berintegritas.
“Taxpayers’ Charter bukan sekadar dokumen, melainkan simbol kemitraan antara negara dan masyarakat. Negara menjamin pelayanan pajak yang profesional, transparan, dan berintegritas, sementara wajib pajak berkomitmen memenuhi kewajiban dengan benar dan penuh kesadaran,” tegas Sekda Kosmas Lana.
Kosmas menyebutkan bahwa Pajak merupakan tulang punggung pembangunan daerah. Kontribusi masyarakat dan dunia usaha dalam bentuk pajak telah membiayai berbagai sektor penting seperti infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
“Membayar pajak bukan hanya kewajiban, tetapi juga bentuk investasi bersama. Setiap rupiah yang disetorkan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kesejahteraan,” ujar Kosmas Lana.
Pemerintah Provinsi NTT juga mengajak seluruh pihak, terutama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Nusa Tenggara dan para pelaku usaha, untuk terus memperkuat kolaborasi dalam menciptakan ekosistem perpajakan yang sehat.
Selain peluncuran piagam, Forum Konsultasi Publik turut menjadi bagian penting dari kegiatan ini. Forum ini menjadi ruang dialog terbuka untuk mendengar langsung aspirasi, masukan, serta kritik konstruktif dari masyarakat.
“Melalui forum ini, kita bisa mengidentifikasi hambatan, mencari solusi bersama, dan melahirkan kebijakan perpajakan yang partisipatif dan inklusif,” lanjutnya.
Gubernur juga berharap forum ini dapat menjadi laboratorium kebijakan guna meningkatkan kepatuhan pajak di NTT dan memperbaiki sistem perpajakan secara menyeluruh.
“Mari kita bangun tata kelola perpajakan yang modern, transparan, dan berkeadilan demi terwujudnya Nusa Tenggara Timur yang Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera, dan Berkelanjutan,” tutupnya.
