Ket. Ketua DPC GMNI Kupang, Jacson Marcus. Dok. Istimewa.
Spiritnesia.com, Kupang – Ketua Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kupang secara tegas menyatakan sikap politiknya dalam merespons dinamika nasional organisasi yang hingga kini masih terjebak dalam perpecahan kepemimpinan di tingkat Pusat (DPP).
Kondisi perpecahan ini bermula sejak Kongres GMNI 2019 dan berlanjut pasca Kongres Bandung pada 15-18 Juli 2025. Sempat mengalami tigalisme, GMNI kini berada dalam situasi dualisme kepemimpinan pasca upaya rekonsiliasi di Bali pada 15-17 Desember 2025. Perpecahan ini dinilai tidak hanya merusak tatanan organisasi, tetapi juga menghambat konsolidasi ideologi dan gerakan perjuangan Marhaenis.
Dalam rilis tertulisnya yang diterima media pada Selasa (23/12/2025), Ketua DPC GMNI Kupang, Jacson Marcus, menjelaskan bahwa konflik internal ini tidak mencerminkan watak Marhaenis sejati.
“Seorang Marhaenis sejati harus menaruh kepentingan rakyat sebagai tujuan utama, bukan kepentingan kedudukan atau posisi kekuasaan di dalam organisasi,” tegas Jacson.
Ia menambahkan bahwa tugas besar GMNI adalah menuntaskan agenda perjuangan bangsa yang belum terselesaikan. Menurutnya, persatuan adalah kekuatan utama yang tidak boleh dikorbankan demi ego kelompok.
Mengutip pesan Bung Karno, “Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri,” Jacson menjadikan kutipan tersebut sebagai refleksi kritis akhir tahun 2025 bagi seluruh kader GMNI, khususnya bagi kedua kepengurusan DPP.
“Apakah mereka bersedia meninggalkan jabatan demi menyatukan kembali GMNI? Jika tidak, maka patut dipertanyakan apakah mereka layak disebut sebagai seorang Marhaenis,” lanjutnya.
Terkait posisi organisasi di tingkat lokal, Jacson menegaskan bahwa sejak Kongres Bandung, DPC GMNI Kupang secara sadar memilih sikap Non-Blok. Sikap ini diambil bukan karena ketidakjelasan arah, melainkan sebagai bentuk dorongan moril untuk persatuan nasional.
“Hingga saat ini kami konsisten tidak berpihak ke salah satu DPP. Jika ada isu yang beredar mengenai keberpihakan kami, maka kami akan meminta pertanggungjawaban secara organisatoris maupun hukum,” tegas Jacson.
Ia menekankan bahwa keputusan untuk bernaung di bawah kepemimpinan nasional harus dilandasi pertimbangan ideologis dan kepentingan organisasi secara menyeluruh, bukan sekadar kepentingan kelompok sesaat.
Menutup pernyataannya, Jacson mengingatkan pesan Bung Karno bahwa persatuan adalah sesuatu yang harus terus diperjuangkan. DPC GMNI Kupang mendesak kedua kubu DPP untuk terus melakukan konsolidasi nyata menuju satu GMNI demi menghidupkan kembali peran organisasi sebagai wadah kader perjuangan.
“Persatuan adalah syarat mutlak,” tutupnya.
