Spiritnesia.com, Kupang – Belakangan ini Masyarakat NTT, dihebohkan dengan beredarnya isu Sekolah Swasta yang tidak memiliki murid akan di tutup. Begini tanggapan Kepala Dinas (Kadis), Pendidikan dan Kebudayaan (P&K), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Selama Yayasan Sekolah tersebut masih bernafas, mau 2 atau 1 siswa akan didukung, dan tidak akan tutup.
Demikian disampaikan Kadis P &K Provinsi Nusa Tenggara Timur Linus Lusi, S.Pd,. M.Pd kepada media ini di Ruang Lobby hotel Timore Kupang, Senin, 11/09/2023.
“Sekolah Swasta tidak akan di tutup. Sekolah akan tetap hidup, mau 10, ataupun 15 siswa, saya tidak akan tutup. Selagi Yayasan Sekolah tersebut masih bernafas, mau 2 atau 1 siswa pun saya akan tetap dukung, dan tidak akan tutup,” tandasnya.
Ia menjelaskan bahwa prinsip lembaga-lembaga Swasta hadir sebelum adanya Sekolah Negeri. Oleh karena itu, hal ini harus dipahami bersama, sehingga tugas Pemerintah adalah memfasilitasi dan memberikan ruangan yang cukup supaya Sekolah Swasta tidak harus ditutup, tegasnya.
Menurut Kadis P&K, Kehadiran Sekolah Swasta adalah suatu aset yang sangat luar biasa. Dimana Sekolah Swasta hadir sebelum adanya sekolah Negeri. “Jangan gelisah saya tidak akan pernah izinkan untuk Sekolah Swasta ditutup,” tuturnya.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum (Ketum), Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS), Winston Neil Rondo mengapresiasi tindakan dan ketegasan Bapak Kadis Linus Lusi, dan meminta Kadis P&K untuk memberikan perhatian dan tindakan nyata, ujar Ketum BPMS NTT kepada media ini, Selasa (12/08/9/0/2023).
“Saya kira ini adalah sebuah cerminan dukungan istimewa dari seorang Kepala Dinas yang tahu betul bagaimana lelahnya perjuangan Pendidikan di NTT. Sejak zaman perang kemerdekaan itu telah dimotori oleh Sekolah-Sekolah Yayasan Swasta,” tandasnya.
Ia juga meminta kepada Bapak Kadis untuk hadir dalam tindakan nyata. “Bapak Kadis, kita membutuhkan eksen atau tindakan yang nyata. Karena komitmen saja tidak cukup, pintanya.
“Salah satu tindakan yang nyata adalah kesanggupan bapak Kepala Dinas untuk membatasi penerimaan Siswa yang berlebihan dalam PPDB di Sekolah-Sekolah Negeri, pintanya lagi.
Saat ini lanjut Ketum BPMS, “kami mencatat SMA, SMK Negeri yang ada itu lebih dari 70% Sekolah Negeri yang ada, bahkan ruang kelasnya tidak cukup dan mereka akhirnya penyelenggaraan proses belajar mengajar itu dobel shift,” tandasnya. (Bang Gusty)
