Spiritnesia.com, Malaka – Ketua LPSE Kabupaten Malaka, Klaudius Kapu mengklarifikasi dan memastikan tidak ada unsur rekayasa dalam proses tender pembangunan Gedung Kantor Bupati Malaka senilai Rp 96,1 M.
Penegasan itu disampaikan Ketua LPSE Kabupaten Malaka, Klaudius Kapu saat dikonfirmasi wartawan di ruang kerjanya, Kamis (8/9-2022).
“Tidak ada rekayasa. Proses tender bangunan gedung Kantor Bupati Malaka sudah sesuai ketentuan dalam sistim dan sesuai aturan,” bantahnya.
Ia menjelaskan, pada dasarnya proses tender paket pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Bupati Malaka tidak ada unsur rekayasa karena sudah melalui berbagai tahapan dan proses seperti yang diatur dalam sistim.
“Sistim dalam LPSE Kabupaten Malaka menjadi dasar untuk pengadaan barang dan jasa termasuk paket pekerjaan pembangunan Gedung Kantor Bupati Malaka,” katanya.
Menurut Kapu, penyedia harus mengikuti tahapan-tahapan tender hingga penentuan pemenang. “Pihak penyedia harus mengikuti proses tender di sistim sesuai tahapan-tahapan yang harus dilewati karena semuanya sudah ada di dalam sistim dan dilakukan secara online,” ujarnya.
Terkait dugaan rekayasa tender dan pesan sponsor ‘big bos’ yang bermain dalam proses tender itu, Klaudius Kapu mengatakan tidak tahu menahu terkait masalah tersebut. Ia mempersilahkan wartawan untuk menanyakan langsung kepada orang yang mengatakan hal itu.
Seperti diberitakan sebelumnya, diduga ada rekayasa dalam proses tender Gedung Kantor Bupati Malaka senilai Rp 96,1 Milyar. Modusnya, Pokja LPSE Kabupaten Malaka mengganti Pemenang Tender/Ranking 1, yakni PT. SMK dengan Pemenang Tender/Ranking 2 secara sepihak tanpa adanya proses evaluasi dan klarifikasi serta pembuktian. Bahkan PT. SMK tidak pernah diundang untuk itu.
PT. SMK pun melayangkan sanggahan kepada LPSE, namun belum dijawab. Kemudian beredar informasi tentang adanya ‘pesan sponsor’ dari ‘Big Bos’ untuk memenangkan kontraktor tertentu berkaitan dengan adanya komitmen fee (fee proyek, red). (SN/Tim)
