Spiritnesia.com, Oelamasi – Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) 2025 di Keuskupan Agung Kupang (KAK), menjadi momentum penting untuk menguatkan kesadaran umat akan pentingnya kedaulatan pangan yang adil dan berkelanjutan, berlandaskan prinsip ekologi integral.
Hal ini disampaikan Uskup Agung Kupang, Mgr. Hironimus Pakaenoni, dalam konferensi pers yang digelar di halaman Paroki Santo Simon Petrus Tarus, Kabupaten Kupang, Rabu (29/10/2025).
“Pangan adalah hak setiap orang tanpa terkecuali. Allah menciptakan alam untuk dikelola dan dinikmati bersama. Karena itu, petani sederhana pun berhak atas kehidupan yang layak,” tegas Mgr. Pakaenoni.
Ia mengajak umat Katolik di seluruh Nusa Tenggara Timur untuk menggali dan mengembangkan pangan lokal seperti sorgum, kelor, dan umbi-umbian sebagai alternatif pangan bergizi tinggi yang ramah lingkungan. “Wilayah kita kaya akan sumber pangan lokal. Jika dikelola dengan baik, ini menjadi wujud nyata kedaulatan pangan kita sendiri,” tambahnya.
Mgr. Pakaenoni juga menekankan pentingnya paradigma ekologi integral, yaitu cara pandang yang memadukan pertanian, peternakan, ekonomi, dan pelestarian lingkungan secara harmonis. “Kita mengolah tanah untuk hidup, tapi juga wajib menjaga alam demi generasi muda. Cuaca ekstrem yang terjadi belakangan ini adalah peringatan agar kita lebih bijak menjaga ciptaan,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada berbagai pihak, baik Gereja maupun Pemerintah, yang telah berkolaborasi dalam pengembangan pangan lokal dan peningkatan kesejahteraan petani di NTT, khususnya di Keuskupan Agung Kupang.
Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, turut menyampaikan dukungannya terhadap upaya Keuskupan Agung Kupang dalam memperkuat kemandirian pangan daerah. “Pemerintah siap membantu penyediaan bibit, pupuk, serta alat pertanian bagi kelompok keagamaan yang menggerakkan pertanian produktif. Kami juga akan memastikan akses pasar agar hasil panen petani memiliki nilai ekonomi yang layak,” ungkap Gubernur Melki.
Ia menambahkan bahwa sektor pertanian saat ini menyumbang hampir 30 persen PDRB NTT, menjadi tulang punggung utama ekonomi daerah. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah dan Gereja dinilai penting untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan.
