Spiritnesia.com, Sumatra Utara – Perhimpunan Hotel Dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumut Badan Pimpinan Daerah Sumut menggelar Forum Diskusi Terbuka bertema “Strategi dan Inovasi Dalam Menjaga Dan Meningkatkan Kembali Stabilitas Iklim Usaha Perhotelan Di Sumatera Utara”
Demikian diskusi terbuka tersebut berlangsung di Grand Kanaya Hotel, pada Jumat, 20/06/2025.
Dalam diskusi itu, Ketua PHRI Sumut Denny S Wardhana mengatakan efisiensi bukan hanya berdampak pada menurunnya tingkat okupansi dan pengurangan karyawan, tapi berdampak pada pembelian bahan baku makanan yang melibatkan UMKM.
“Efisiensi bukan hanya berdampak pada okupansi hunian hotel dan pengurangan karyawan. Tapi berdampak pada pembelian bahan baku makanan yang melibatkan UMKM,” jelasnya.
Lebih jauh, sebelum ada kebijakan efisiensi biasanya di semester kedua ini, tingkat okupansi hotel mencapai 70 persen. Namun, ketika ada kebijakan efisiensi ini, okupansi hotel berada di bawah 50 persen atau sekitar 30 persen dan ini sangat memberatkan. Apalagi para pengusaha hotel dan restoran di Medan masih mengandalkan MICE.
“Bukan bermaksud mau bermewah-mewahan di Kota Medan masih sangat bergantung pada MICE,” ungkapnya.
Sekretaris Dispar Medan, Adryanta Putra Ginting, S.S, dalam paparannya menjelaskan bahwa efisiensi yang paling terdampak adalah perhotelan karena adanya kebijakan tidak boleh sosialisasi dan FGD di hotel. Dari sisi pariwisata terkait okupansi dan MICE di hotel juga menurun.
“Untuk meningkatkan okupansi Dispar Medan telah membuat beberapa event di antaranya, Gelar Melayu Serumpun dan akan datang bakal ada car free night. Diharapkan pengunjung dari dan luar Kota Medan bisa menginap di hotel seputaran Kesawan,” pungkasnya.
Sementara itu, Katim Produktivitas Tenaga Kerja dan Pemagangan Instruktur Muda Disnaker Kota Medan, Arianto Imam Sitompul, ST, MT, dalam paparannya menjelaskan bahwa tantangan karyawan yang terkena dampak PHK biasanya kesulitan dalam mencari pekerjaan baru yang disebabkan oleh skill karyawan yang terbatas dan minimnya informasi terkait lowongan kerja.
“Para karyawan yang terdampak PHK/dirumahkan bisa mendapatkan fasilitas pelatihan yang dapat dimanfaatkan para karyawan untuk menambah ilmu serta pengalaman yang dapat digunakan di pekerjaan selanjutnya,” ujarnya.
Forum Diskusi Publik yang dihadiri sekitar 150 peserta ini juga turut dihadiri Sekretaris Dispar Medan dan Katim Produktivitas Tenaga Kerja dan Pemagangan Instruktur Muda Disnaker Kota Medan.
“Hari ini kita juga ada memberikan bantuan untuk 200 orang yang terdampak. Tenaga kerja yang terdampak bisa dipanggil kembali atau ada solusi yang diberikan seperti pelatihan di BLK dan itu gratis,” jelasnya.
