Kategori
Berita Daerah Ekonomi Kriminal

Diduga Pegawai Bank NTT Cabang Soe Lakukan Mafia Uang Nasabah Kredit KUR 

Spiritnesia.com, TTS – Praktisi Hukum sekaligus Pemerhati Masalah Sosial TTS, Ampera Seke Selan, SH., MH. Menduga Pegawai Bank NTT Cabang Soe menggelapkan uang Nasabah KUR sebesar 180 Juta rupiah. Nasabah melakukan pinjaman 20 juta dengan jaminan sertifikat tanah namun pegawai Bank melakukan transaksi 200 juta dan ia gelapkan 180 juta.

 

Demikian disampaikan oleh Ampera Seke Selan Pemerhati Sosial TTS pada hari Jumat, 12/08/2022 di sekitaran Desa Tublopo.

 

” Saya minta Kepala Cabang Bank NTT Soe harus bertanggung jawab penuh terkait proses transaksi perbankan yang merugikan nasabah KUR atas nama Debby E. Talan yang melakukan pinjaman 20 juta tetapi transaksi 200 juta. Diduga Pegawai atas nama AK gelapkan 180 juta,” jelas Praktisi Hukum itu.

 

Menurutnya pihak Bank harus bertanggung jawab atas tindakan oknum AK pegawai Bank NTT Cabang TTS,  Ampera meminta pihak Bank harus ditindak sesuai aturan berlaku. Praktisi Hukum sekaligus Pemerhati Masalah Sosial TTS Ampera Seke Selan juga meminta Penyidik Polres TTS untuk ditindak lanjuti laporan yang sudah masuk itu, jelasnya.

 

Lanjutnya hal ini diketahui saat Debby Talan melaporkan AK dan DN ke Polres TTS terkait kasus penipuan tersebut. Laporan Polisi dengan nomor: STTLP/B/09/I/2022 Polres TTS Polda NTT, jelasnya

 

Pada tempat berbeda Debby E. Talan kepada tim media ini bahwa dirinya telah ditipu oleh pegawai Bank NTT Cabang Soe yakni AK dan DN karena sebagai nasabah peminjam uang yang bekerja sama dengan Bank NTT dirinya ingin pergi ke Bank NTT untuk mengurus administrasi namun ditahan oleh AK selaku pegawai Bank NTT dengan berkata “sonde (tidak) usah Pi (pergi) biar saja saya yang urus kebetulan saya pegawai Bank NTT Cabang Soe yang mengurus pinjaman,” ucap Debby Talan mengulang kata-kata AK Pegawai Bank NTT itu.

 

Demikian disampaikan oleh Debby Talan kepada media ini di kediamannya di RT/RW 011/006/ Desa Tublopo, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur pada hari Sabtu, 06/08/2022.

 

“Semua berkas administrasi saya serahkan kepada AK dengan nominal pinjaman Rp. 20.000.000 dengan sertifikat tanah sebagai jaminan, namun setelah saya menerima surat dari Bank ternyata nominalnya Rp. 200.000.000 (dua ratus juta) padahal saya meminjam 20. 000.000 (dua puluh juta), karena merasa tertipu maka saya langsung ke Polres TTS untuk melaporkan ke- 2 orang itu,” bebernya.

 

Menurut Debby Talan bahwa dirinya sudah mengajukan keberatan dan penolakan atas informasi pelaksanaan lelang agunan ke – 2 yakni pada tanggal 16 Maret 2022 oleh Bank NTT Cabang Soe, yang mengeluarkan surat  pemberitahuan dan ditujukan kepada DN tentang rencana pelaksanaan lelang agunan dengan tembusan kepada dirinya sebagai pemilik sertifikat jaminan, jelasnya.

 

“Tujuan KUR dari pemerintah untuk membantu kami rakyat kecil untuk usaha kecil-kecil tapi dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu dan mengorbankan kami, hal ini sama saja sudah jatuh tangga tertimpa tangga lagi,” kesal Debby.

 

Polres TTS  telah menanggapi laporan itu dengan positif dan serius sehingga dirinya bersama saksi-saksi sudah diambil keterangan untuk selanjutnya di tetapkan pelaku mafia perbankan itu, jelas Debby Talan.

 

Lanjutnya, Debby berharap agar kasus ini diusut tuntas oleh Polres TTS agar mafia pinjaman KUR tidak terjadi lagi dan menimpa orang lain. Debby Talan juga memohon kepada instansi terkait dalam hal ini Wakil Rakyat (DPRD) TTS untuk memberikan koreksi dan pengawasan agar hal ini tidak terjadi lagi ke depan, tegasnya. (SN/Tim)

Kategori
Berita Daerah Pendidikan

Dinas P&K Malaka Himbau Sekolah Tidak Pungut Uang Untuk UAS

Spiritnesia.Com, Malaka – Pemerintah Kabupaten Malaka melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P&K) menghimbau untuk tidak memungut bahkan melarang semua Kepala Sekolah tingkat SD dan SMP, baik Sekolah Negeri maupun Swasta di wilayah Kabupaten Malaka untuk memungut uang atau sumbangan terkait kegiatan Ujian Akhir Sekolah (UAS).

Demikian disampaikan Plt. Kepala Dinas (Kadis) P&K Kabupaten Malaka, Yohanes Klau, S.IP, MM melalui Surat Himbauan Dinas P&K Kabupaten Malaka (Surat Nomor DKP.421/281/IV/2022) tertanggal, Selasa 12 April 2022.

“Dihimbau kepada bapak/ibu Kepala SD dan SMP (negeri dan swasta) bahwa berkenaan dengan ujian sekolah untuk siswa/i Kelas VI dan Kelas IX Tahun Pelajaran 2021/2022, agar tidak melakukan pungutan/ sumbangan terhadap peserta didik dalam bentuk uanh, barang dan jasa yang tidak sesuai aturan yang berlaku,” tulisnya dalam surat tersebut.

Plt. Kadis P&K Malaka, Yohanes Klau dalam surat tersebut juga menegaskan, bahwa Dinas P&K akan memberikan sanksi kepada pihak sekolah yang melanggar himbauan atau larangan tersebut. “Apabila terbukti melakukan pungutan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku,” tandasnya.

Plt. Kepala Dinas P&K Kabupaten Malaka, Yohanes Klau, S.IP, MM saat dikonfirmasi tim media ini melalui sambungan telepon selulernyaoada Rabu (13/04/2022) mengatakan, pihaknya telah memanggil beberapa Kepala Sekolah SMP yang diduga melakukan pungutan uang ujian dari siswa yang akan mengikuti ujian akhir.

“Dalam kaitan dengan fungsi pengawasan, kami sudah keluarkan surat himbauan, yang melarang sekolah untuk memungut uang ujian dari siswa Kelas VI SD dan siswa Kelas IX SMP. Kami juga sudah panggil beberapa kepala sekolah yang, sesuai informasi, melakukan pungutan uang ujian dari siswa Kelas IX.  Kami panggil untuk cross check apakah informasi itu benar”, ujarnya.

Dari cross check tersebut, kata Yohanes Klau, pihaknya mendapatkan informasi yang benar, bahwasanya beberapa SMP swasta di Kabupaten Malaka melakukan pungutan uang ujian dengan besaran bervariasi antara Rp 400.000 hingga Rp 500.000/siswa-i.

“Setelah kami kami cek, ternyata benar ada pungutan uang ujian dari siwa Kelas IX yang akan mengikuti ujian. Pengakuan para kepala sekolah, pungutan tersebut berdasarkan kebutuhan yang diajukan ke Komite Sekolah, maka disepakati pungutan dari siswa (orangtua siswa, red) dengan besaran bervariasi. Ada sekolah yang memungut Rp 400.000/siswa-i, ada yang memungut Rp 450.000/siswa-i dan ada yang memungut Rp 500.000/siswa-i. Atau, jika dalam satu keluarga terdapat 2 siswa di kelas yang sama, maka dipungut Rp 250.000/siswa-i”, jelas Yohanes.

Setelah memastikan kebenaran terkait adanya pungutan tersebut, Yohanes Klau meminta agar pihak sekolah tidak boleh melakukan pungutan apapun dari siswa kelas akhir yang akan mengikuti ujian. Dan bagi sekolah yang telah terlanjur melakukan pungutan, diminta agar mengembalikan uang tersebut kepada siswa.

“Kami sudah minta supaya sekolah jangan pungut lagi uang ujian dari siswa. Dan kalau sudah terlanjur pungut, supaya uang tersebut dikembalikan kepada siswa. Intinya, Dinas P&K Kabupaten Malaka melarang sekolah, baik SD maupun SMP untuk melakukan pungutan uang ujian dari siswa kelas akhir yang akan mengikuti ujian”, tegasnya.

Informasi yang berhasil dihimpun Tim Media ini dari sumber yang sangat layak dipercaya, terdapat beberapa SMP swasta di Kabupaten Malaka yang masih mengenakan pungutan uang ujian kepada para siswa-i dengan kisaran Rp 400.000 hingga Rp 500.000/siswa-i.

Menurut sumber yang enggan namanya disebutkan, uang tersebut akan digunakan untuk keperluan penggandaan bahan ujian, konsumsi dan transportasi pengawas ujian. Dilain sisi, sekolah-sekolah tersebut menerima manfaat dana Biaya Operasional Sekolah (BOS). Sebagaimana diketahui, dana BOS adalah bantuan pemerintah untuk kelancaraan penyelenggaraan pendidikan di sekolah, termasuk penyelenggaraan ujian akhir sekolah. (Sn/Tim)