SPIRITNESIA.COM, OELAMASI – Aliansi Keadilan Untuk Korban Kekerasan Seksual melontarkan kecaman keras terhadap DPRD Kabupaten Kupang yang dinilai sengaja menghindar dari penyelesaian skandal asusila yang melibatkan oknum anggota Fraksi Golkar. Kekecewaan ini memuncak saat massa mendatangi gedung kantor DPRD setempat pada Rabu (25/2/2026).
Koordinator Umum Aliansi, Ama Makin, menuding lembaga legislatif tersebut tidak memiliki itikad baik dalam merespons tuntutan keadilan bagi korban. Menurutnya, surat audiensi yang telah dilayangkan jauh-jauh hari justru diabaikan oleh para wakil rakyat.
“Kita kecewa! Lembaga ini tidak punya itikad baik. Persoalan kekerasan seksual ini darurat, tapi mereka justru masa bodoh,” tegas Ama Makin saat berorasi di depan gedung DPRD Oelamasi.
Sekretaris Dewan (Sekwan), Novita Foenay, sempat memberikan penjelasan bahwa seluruh anggota DPRD tidak berada di tempat karena sedang melaksanakan agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di lapangan sejak 23 Februari hingga 6 Maret mendatang.
Namun, alasan tersebut ditolak mentah-mentah oleh massa aksi. Aliansi menilai agenda kedinasan tersebut hanyalah “pelarian” untuk memperlambat proses etik terhadap oknum anggota dewan yang bermasalah.
“Bagaimana mungkin mereka berani bicara program ke rakyat, sementara sampah di internal mereka sendiri tidak berani dibersihkan? Ini murni pembodohan publik!” kecam Ama.
Buntut dari kekecewaan tersebut, Aliansi mengeluarkan ultimatum keras. Jika hingga Jumat (27/2/2026) DPRD masih bungkam dan menolak audiensi, massa mengancam akan melakukan aksi jemput paksa atau mendatangi langsung para anggota dewan di lokasi Musrenbang.
“Jangan coba-coba lari. Jika Jumat tidak ada kepastian, kami akan turun langsung memburu mereka di lokasi Musrenbang agar publik tahu siapa sebenarnya wakil rakyat yang mereka pilih,” pungkasnya. (Melky)
