Ket: Bupati Kabupaten Sabu Raijua, Krisman B. Riwu Kore, SE., MM, saat pimpin Apel Kekuatan di Halaman Kantor Bupati Sabu Raijua pada Senin, 07/07/2025. (Dok. Istimewa SN)
Spiritnesia.com, Sabu Raijua – Bupati Kabupaten Sabu Raijua, Krisman B. Riwu Kore, SE., MM, memimpin langsung Apel Kekuatan yang dilaksanakan di Halaman Kantor Bupati Sabu Raijua pada Senin, 07/07/2025. Dalam kesempatan tersebut, Bupati menekankan pentingnya disiplin sebagai dasar pengabdian Aparatur Sipil Negara (ASN) dan seluruh aparatur pemerintah.
Bupati Sabu Raijua menegaskan bahwa disiplin adalah kunci utama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat. “Apel kekuatan ini menjadi momentum penting untuk kembali mengukuhkan komitmen kita terhadap disiplin, baik waktu, pelaksanaan tugas, maupun integritas sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat,” tegas Bupati.
Bupati Krisman juga menginformasikan bahwa persetujuan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN dari Kementerian Dalam Negeri telah diterbitkan. Ia meminta seluruh perangkat daerah untuk segera mempersiapkan aspek teknis dan administratif, serta melakukan verifikasi dan validasi laporan kinerja ASN.
Lebih lanjut, Krisman juga meminta seluruh OPD untuk mengikuti jadwal asistensi RKA Perubahan yang telah ditetapkan. Asistensi ini dinilai sebagai langkah strategis untuk menyelaraskan kebijakan, program, dan anggaran dengan kondisi riil pembangunan serta kebutuhan masyarakat.
Ia juga menyampaikan bahwa tunggakan TPP guru tahun 2023 sebesar Rp 4.029.704.352,- telah diusulkan dalam dokumen Perubahan KUA-PPAS 2025. Ia menginstruksikan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga untuk mengawal dan memastikan penganggarannya pada Perubahan APBD 2025.
Bupati menginformasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua telah memperoleh persetujuan pengukuhan bagi 60 orang Pejabat Administrator dan Pengawas dari Menteri Dalam Negeri. Ia meminta BKPSDMD untuk segera menindaklanjuti proses pengukuhan sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Apel kekuatan ini menjadi pengingat bahwa reformasi birokrasi harus dimulai dari kedisiplinan dan tanggung jawab setiap aparatur pemerintah sebagai pilar utama pelayanan publik yang efektif dan berintegritas.
